Jumat, 17 Agustus 2018



www.kpu-bogrkota.go.id - KPU Kota Bogor menerima kunjungan dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Nina Yuningsih, MM pada Juma’t (09/06) ) di Kantor KPU Kota Bogor Jl. Loader 07 Kota Bogor. kunjungan ini bertujuan untuk meninjau Lawang Pinter Pemilu KPU Kota Bogor yang dinilai cukup inovatif.
Dalam kunjungan Lawang Pintrer Pemilu ini, Ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna, M.Si menjelaskan seluruh konten dari tiap anjungan infomasi yang tersedia di Lawang Pinter Pemilu KPU Kota Bogor yang berbasis digital.
Beliau mengapresiasi beberapa inovasi yang dibuat KPU Kota Bogor, antara lain apliaksi e-voting, AnjunganInformasi Pemilu (AJIP), AJIP SDM, Sistem Data Arsip Pemilu (SIDALU) dan post test. Terakhir menonton film-film yang disediakan di ruang audio visual (bioskop mini), yang menyediakan berbagai film mengenai dokumenter Pemilu, iklan layanan masyarakat (ILM) terkait Kepemiluan hingga Film mengenai anti korupsi dan kampanye hitam.

 

 

 

 

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR

 

 

 

Tugas Sekretariat  KPU Kota  Bogor:

 

a.       Membantu  penyusunan program dan anggaran Pemilu;

 

b.      Memberikan dukungan  teknis administrasif;

 

c.       Membantu  pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor   dalam menyelenggarakan Pemilu;

 

d.      Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;

 

e.      Membantu perumusan  dan penyusunan rancangan  keputusan KPU Kota Bogor ;

 

f.        Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor; dan

 

g.       Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Wewenang Sekretariat KPU Kota Bogor  :

 

a.       Mengadakan  dan mendistribusikan perlengkapan pemilihan walikota berdasarkan norma, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

 

b.       Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu  sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang- undangan ; dan

 

c.       Memberikan layanan administrasi ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

 

 

 

Kewajiban Sekretariat KPU Kota Bogor :

 

a.       Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan

 

b.      Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

 

c.       Mengelola barang inventaris KPU  Kota Bogor.

 

 

 

Disusun  Berdasarkan Undang – Undang  No. 15 tahun 2011pasal  68

 

 

A.   Pembentukan  Kelembagaan KPU Kota Bogor

Kelembagaan KPU Kota Bogor pada awalnya dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan  KPU No  68 Tahun 2003  Tentang Tata Cara  Seleksi dan Penetapan  Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota .  Untuk  membentuk dan menetapkan keanggotaan KPU Kota Bogor  maka terlebih dahulu  dilantik oleh Gubernur Jawa Barat  Sekretaris  dan 2 (dua)  Ka Sub Bagian  Umum dan Teknis Penyelenggara  Pemilu berdasarkan  Kepres Nomor 67  tahun 2002.

Menindaklanjuti  SK KPU  No 68 Tahun 2003, dibentuk  Tim seleksi Anggota KPU Kota Bogor melalui  Surat Keputusan Walikota Bogor  No . 270.05.45-7,1 tahun 2003 tanggal 1 April 2003.Dari seluruh  rangkain seleksi  Tim lseleksi  akhirnya menetapkan  10 (sepuluh ) besar untuk disampaikan KPU Provinsi Jawa Barat dan  pada akhirnya terpilih 5 (lima ) orang  Anggota KPU Kota Bogor  dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No :  214  Tahun 2003  tanggal  12 Juni 2003  tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Periode  2003- 2008  atas nama :

1.    Ir, Ir. H. Radjab Tampubolon.

2.    Drs. Undang Suryatna,

3.    Ir.  Endang Oman,

4.    Agus Teguh Suryaman, dan

5.    H. Muchtar Nasution SH.

 

B.   Anggota KPU Kota Bogor Periode 2008 – 2013

Dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPU Kota Bogor Periode 2003- 2008 maka   pada  Tahun 2008 dilaksanakan  seleksi anggota  KPU Kota  Bogor  berdasarkan  Peraturan    KPU  No 13  Tahun 2007 tentang  Pedoman Pelaksanaan   Seleksi dan Penetapan  Anggota Komisi Pemilihan  Umum Provinsi dan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.   Tim seleksi Anggota  KPU Kota Bogor  menyampaikan  10 (sepulu) calon Anggota KPU Kota Bogor  kepada KPU Provinsi Jawa  Barat  untuk mengikuti uji  kelayakan dan  kepatutan. Dan hasil akhir nya adalah     terpilihnya  5 (lima) orang  Anggota  KPU Kota Bogor untuk sebagai  Anggota KPU Kota Bogor    dengan keputusan KPU Jawa Barat No  : 172.SK/KPU-JB /IX/2008 tanggal  19 September tentang Pengangkatan  Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota  Bogor   . Susunan    anggota KPU Kota Bogor  periode  2008- 2013 terdiri  dari :

1.    Agus Teguh Suryaman,SH. SKh ,

2.    Drs. Undang Suryatna,M.Si ,

3.    Ir. H. Endang Oman ,

4.    Edi Kholki  Zaelani , S. Sos,  dan

5.    Hj. Siti Natawati,SH.

 

C.   Pengantian Antar Waktu

Pada Bulan November 2012 Komisioner KPU Kota Bogor Ir.H.Endang Oman meninggal dunia,  maka dengan  kejadian  tersebut dilaksanakan pengantian antar waktu (PAW), yaitu :  diisi  berdasarkan hasil seleksi pada tahun 2008  oleh urutan keenam yaitu : H. Achmad Adjidji ,SH, M.Si  dan ditetapkan dengan Surat  Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/Kpts/KPU- Prov-011/III/2013  tanggal 20 Maret 2013  tentang Pengantian Antar  Waktu  Anggota  Komisi Pemilihan Umum  Kota Bogor sebagai berikut :

1.    Agus Teguh Suryaman,SH. S.Kh

2.    Drs. Undang Suryatna,M.Si

3.    Edi Kholki  Zaelani , S. Sos 

4.    Hj. Siti Natawati, SH

5.    H. Achmad Adjidji ,SH, M.Si

 

D.   Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013  – 2018

Seleksi  Anggota KPU Kota Bogor  Periode  2013 – 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU  No 02 tahun 2013 tentang Seleksi Angogota Komisi Pemilihan Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/ Kota  dan Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 20013 tentang Pedoman Pelaksanaan  Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia  dan berdasarkan   hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon  Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota tahap II , Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima ) calon ) Anggota  Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dari  10 (sepuluh ) calon  yang diajukan oleh Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Kelima  calon  terpilih    ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No: 218/Kpts/KPU- Prov-01/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013  tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum  Kota Bogor Periode 2013- 2018.   Dengan susunan sebagai berikut:

1.    Drs. Undang Suryatna,M.Si,

2.    Bambang Wahyu, M.Phil,

3.    Edi Kholki Zaelani, S. Sos,

4.    Samsudin, S, Hut. M.Si, dan

5.    Hj. Siti natawati,SH.

 

E.   Gambaran Umum Kota Bogor

   Dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Bogor berikut adalah gambaran umum Kota Bogor   :

Gambaran Umum Kota Bogor

Luas Wilayah

11.850 Ha.

Kecamatan

6  Kecamatan

Kelurahan

                            68 Kelurahan

Penduduk

L

458.134 jiwa

 

P

434.168 jiwa

 

Jml

892.302 jiwa

Kepadatan Penduduk

7.530 org/ km2

Kursi Anggota DPRD Kota Bogor

45 Kursi

Daerah Pemilihan

5 Dapil

     
       

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN  KPU KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

 

TUGAS DAN WEWENANG  KPU KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD:

1.         Menjabarkan program dan melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di  kota Bogor ;

2.         Melaksanakan semua tahapan  penyelenggaraan di Kota Bogor  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

3.         Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;

4.         Mengkoordinasikan dan memgendalikan tahapan  penyelenggaraan  oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5.         Menyampaikan daftar  pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat

6.       Memutakhirkan data pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur ,bupati, dan walikota terakhir  dan  menetapkan sebagai daftar pemilih;

7.     Menetapkan dan mengumumkan hasil  rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota Bogor  berdasarkan hasil rekapitulasi  penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8.     Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah  dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Bogor  yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.

9.       Membuat berita acara  penghitungan suara  dan sertifikat penghitungan suara serta wajib  menyerahkan  kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu  Kota Bogor  dan KPU Provinsi Jawa Barat.

10.      Menerbitkan keputusan KPU Kota Bogor  untuk mengesahkan hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor  dan mengumumkannya.

11.      Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor terpilih  sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan  di Kabupaten/Kota  yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

12.      Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bogor ;

13.   Mengenakan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,anggota PPS, sekretaris KPU Kota Bogor  dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Bogor yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kota Bogor   dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

14.   Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bogor  kepada masyarakat

15.      Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;

16.      Melaksanakan tugas  dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

 

TUGAS DAN WEWENANG  KPU KOTA BOGORDALAM  PENYELENGGARAANPEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1.         Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kota Bogor;

2.         Melaksanakan semua tahapan  penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

3.         Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya

4.         Mengkoordinasikan dan memgendalikan tahapan  penyelenggaraan  oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5.       Memutakhirkan data pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur ,bupati, dan walikota terakhir  dan  menetapkan sebagai daftar pemilih;

6.         Menyampaikan Daftar pemilih kepada KPU Provinsi ;

7.      Melakukan  rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  di Kabupaten/Kota yang bersangkutan  berdasarkan hasil rekapitulasi  penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8.         Membuat berita acara  penghitungan suara  dan sertifikat penghitungan suara serta wajib  menyerahkan  kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kabupaten/ Kota  dan KPU Provinsi,

9.         Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

10.      Mengenakan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU  Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/Kota  dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

11.    Melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

12.      Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;

13.      Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan /atau  peraturan perundang – undangan.

 

TUGAS DAN WEWENANG  KPU KOTA BOGOR  DALAM  PENYELENGGARAANPEMILIHAN WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA BOGOR

1.         Merencanakan  program dan   anggaran serta menetapkan jadwal  pemilihan walikota ;

2.         Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Bogor, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Walikota  dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

3.       Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan  walikota  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

4.         Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta dalam pemilihan Walikota dam wilayah kerjanya;

5.     Mengkoordinasikan,menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota   berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

6.         Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan walikota;

7.      Memutakhirkan data pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur ,bupati, dan walikota terakhir  dan  menetapkan sebagai daftar pemilih;

8.      Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

9.      Menetapkan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10.   Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan  suara pemilihan walikota  berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara  dari seluruh PPK di wilayah kota yang bersangkutan;

11.  Membuat berita acara  penghitungan suara  serta membuat  sertifikat penghitungan suara dan  wajib  menyerahkan  kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu  Kota  dan KPU Provinsi,

12.   Menerbitkan keputusan  KPU Kabupaten/Kota  untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

13.   Mengumumkan calon bupati/walikota  terpilih dan dibuat berita acaranya ;

14.   Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada  KPU Melalui KPU Provinsi;

15.   Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

16.  Mengenakan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU  Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/Kota  dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

17.   Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat

18.      Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota

19.   Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi, Menteri Dalam Negeri,bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

20.      Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi ,dan atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN   KPU KOTA BOGOR  DALAM  PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH, PEMILU   PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WALIKOTA

1.         Menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

2.         Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota  secara adil dan setara;

3.         Menyampaikan semua informasi  penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4.         Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan  anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.         Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU  melalui KPU  Provinsi;

6.         Mengelola, memelihara dan merawat arsip /dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan  jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan  Kabupaten/Kota  dan lembaga  kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan  pedoman  yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

7.         Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

8.         Menyampaikan laporan  periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannnya kepada Bawaslu

9.         Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota  dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

10.      Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap - tiap TPS pada tingkat  Kabupaten/Kota  kepada peserta Pemilu palinglama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi  di Kabupaten/Kota;

11.      Melaksanakan keputusan DKPP; dan

12.      melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi  dan/atau  peraturan perundang- undangan.

Disusun berdasarkan :  Undang No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu  

 

V I S I
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan
JURDIL

M I S I

  1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
  2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
  4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
  5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
  6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
  7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

T U J U A N

  1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
  2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
  4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
  5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.
KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP