Selasa, 07 Juli 2020

www.kpu-bogorkota.go.id - Prinsip dasar dari kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warganya memiliki hak untuk ikut aktif dalam proses politik, yaitu hak untuk memilih mupun dipilih dalam pemilu. Istilah hak pilih secara universal dalam pemilu, memiliki arti bahwa siapaun boleh memilih tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya adalah warga negara yang berkebutuhan khusus/difabel.

 

Tidak dipungkiri bahwa sudah sejak lama kaum difabel mengalami diskriminasi baik dari lingkungan diluar dirinya maupun oleh keluarganya sendiri. Maka untuk meminimalisir pola sikap diskriminatif,  perlu adanya peningkatan kesadaran perlindungan hak di semua sektor, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU. 

 

Maka dalam konteks ini, integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu, perlu ditingkatkan. Integritas dalam pemilihan tidak melulu mengenai penolakan terhadap penyuapan, namun juga kesetaraan dalam memilih. Walau sebenarnya, upaya penyeteraan ini sudah dilakukan oleh KPU melalui pemilu akses dan pembentukan relawan demokrasi segmen disabilitas. 

 

Namun itu saja dirasa belum cukup, KPU Wajib mengamomodir aspirasi maupun peran aktif warga difabel dalam semua tahapan pemilu maupun sosialisasi/ pendidikan pemilih pasca pemilu. Selain itu, mengingat minimnya akses untuk kaum Difabel dalam proses pemilihan meruapkan sikap disktiminatif, maka untuk mengatasi hal tersebut  KPU Provinsi Jawa Barat  berkolaborasi dengan KPU provinsi Jawa Tengah menggagas diskusi online terkait peningkatan inklusivitas atau aksesibilitas elektoral dalam pemilihan serentak 2020, di tengah pandemi Covid - 19. 

 

Diskusi yang dilaksanakan pada 25/06 ini diikuti oleh perkumpulan organisasi disabilitas indonesia serta NGO kepemiluan dan Divisi Teknis dan Sosparmas, diseluruh KPU Kab/Kota yang ada di Provinsi Jabar maupun Jateng, termasuk KPU Kota Bogor yang di Ketuai oleh Dian A. Yamin. Adapun narasumber dari diskusi yang dilaksanaksn secara daring ini adalah Anggota dari hak komite penyandang disabilitas PBB, 

Risnamawati Utami, dengan pemantik diskusi yaitu Idham Khalik dan Diana Ariyanti, yang merupakan Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jabar dan Jateng.

 

Dari hasil diskusi online ini mengasilkan kesimpulan :

1. KPU akan segera membahas langkah-langkah afirmatif dalam konteks inklusif, komunikasi dengan stakeholder terkait pemenuhan fasilitas bagi kaum difabel. 

2. KPU akan Lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang melibatkan kaum difabel

3. Kampanye yang aksesable akan di sosialisasikan secara intens jepada parpol,  sehingga dalam proses kampanye maupun visi misi Calon agar dapat memberdayakan masyarakat difabel

4. Memaksimalkan divisi program dan data untuk bekerjasama dengan Disdukcapil terkait pendataan kaum difabel hingga pada tingkat terbawah yaitu rt/rw.

 

Mengingat partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi, maka partisipasi masyarakat difabel dalam pemilu dapat merepresentasikan kualitas demokrasi di sebuah negara. 

 

Bahkan International foundation electoral system (IFES) sebagai organisasi nirlaba yang fokus terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di bebrabagi negara, Telah merekomendasikan KPU terkait proteksi partisipasi pemilih difabel, melalui komunikasi aktif. Selain itu mengingat di kedua Provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa tengah, partisipasi dari kaum difabel cukup rendah. (lm/Hupmas)

Link