Sabtu, 20 Oktober 2018

Bandung, Rabu 21 Mei 2015 Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Bandung. Rombongan dipimpin langsung  oleh Ketua Komisi A, Yanto Setianto dengan para anggotanya Lina, Hj. Euis, Fitri Usep Kiki, Agus Ahmadi dan Encep Sujana serta didampingi oleh dua orang personil dari Sekretariat.

Rombongan diterima oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi Ibu Nina Yuningsih dan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bpk. Endun Abdul Haq serta didampingi oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Heri Suherman dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Elis Kartini.

          Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianti pada kesempatan ini menjelaskan maksud kunjungan mereka ke KPU Provinsi Jawa Barat adalah selain bersilaturahmi, mereka juga ingin berdiskusi dan meminta pandangan KPU Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2015yang tahapannya sedang berjalan dan sebentar lagi memasuki masa pendaftaran calon, yang dimulai terlebih dahulu oleh calon perseorangan.

Dalam diskusi antara Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dan KPU Provinsi Jawa Barat terjadi dialog dengan fokus pembicaraan terkait 3 hal, yaitu :

1.   Peran KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2015.

2.   Esensi yang terkandung di dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2015.

3.   Mekanisme dan syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik dari jalur perseorangan maupun dari dukungan Partai Politik.

Dari ketiga hal diatas, perbincangan lebih banyak didominasi dengan diskusi mekanisme dan syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mereka secara detail menanyakan tentang pasal 4 s.d pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang syarat calon dan syarat pencalonan baik dari jalur perseorangan maupun Partai Politik. Mereka juga menanyakan mengapa tidak ada mekanisme yang mengatur bagaimana mekanismenya apabila Partai Politik ingin mendukung calon dari unsur perseorangan. (TH/On0)

 

 

 

 

www.kpu.jabarprov.go.i - Jika ada sekelompok masyarakat menyukai tokoh nonpartai untuk diajukan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka bisa mengambil jalur perseorangan (independen). Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8Tahun 2015tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dimana pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota apabilamemenuhi syarat dukungan sesuaiketentuan yang diatur undang-undang.Bagi calon perseorangan, kesempatan untuk ikut “beradu nyali”  dalam kegiatan politik di tingkat lokal harus sanggup merebut “dukungan masyarakat” dengan dibuktikandalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi KTPatau surat keterangan tanda penduduk sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.Hal inidi luar ketetapanyang dipersyaratan dalam pencalonan seperti WNI, bertakwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi dan NKRI, syarat minimal pendidikan, sehat jasmani-rohani dan seterusnya.

 

 

 

Syarat Dukungan Minimal

 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa ada 269 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kelapa Daerah atau Pilkada secara serentak  gelombang pertama pada 9 Desember 2015. Delapan diantaranya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari 8  kabupaten/kota, terdiri dari 7 kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, dan Pangandaran serta 1 kota, yaitu Depok.

 

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa calon  perseorangan  dapat  mendaftarkan  diri  sebagai Calon        Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  serta  Calon Walikota dan Calon  Wakil  Walikota,  jika  memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

 

a.       Kabupaten/kota  dengan  jumlah  penduduk  sampai dengan  250.000  (dua  ratus  lima  puluh  ribu)  jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

 

b.      Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

 

c.       Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000     (lima     ratus     ribu)     sampai     dengan 1.000.000  (satu  juta)  jiwa  harus  didukung  paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

 

d.      Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000  (satu  juta)  jiwa  harus  didukung  paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

 

e.       Jumlah   dukungan   sebagaimana   dimaksud   pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

 

Bila menyimak ketentuan di atas, berarti hanya akan terjadi di Jawa Barat untuk huruf b dan d. Huruf b berlaku di Kabupaten Pangandaran, yakni Data Agregat Kependudukan per Kecamatan atau DAK2 Kabupaten Pangandaran yang diterima dari Kemendagri per tanggal 17 April 2015 sejumlah 398.603 jiwa. Berarti untuk Kabupaten Pangandaran dikenai ketentuan jumlah dukungan yang diajukan calon perseorangan sebanyak 8,5% dari 398.603 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu sebesar 33,882 dukungan.

 

Sedangkan 6 kabupaten dan 1 kota merujuk kepada huruf d, dimana jumlah dukungan paling sedikit 6,5% dari jumlah penduduk yang ada pada masing-masing kabupaten/kota dengan jumlah DAK2 yang diterima melebihi angka 1.000.000 jiwa.

 

Berikut secara lengkap ditampilkan jumlah DAK2 masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat untuk Pilkada Serentak Tahun 2015 beserta jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh para calon perseorangan.

 

PENENTUAN JUMLAH DUKUNGAN CALON BUPATI/WALIKOTA DARI PERSEORANGAN

KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT  DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2015

             

No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Kecamatan

DAK2

% Syarat Dukungan

% Jumlah Dukungan

Jumlah Dukungan

1

Kab. Sukabumi

47

         2.438.389

               6,5

           158.495,29

              158.496

2

Kab. Cianjur

32

         2.215.850

               6,5

           144.030,25

              144.031

3

Kab. Bandung

31

         3.492.356

               6,5

           227.003,14

              227.004

4

Kab. Tasikmalaya

39

         1.641.787

               6,5

           106.716,16

              106.717

5

Kab. Indramayu

31

         1.823.757

               6,5

           118.544,21

              118.545

6

Kab. Karawang

30

         1.903.115

               6,5

           123.702,48

              123.703

7

Kab. Pangandaran

10

            398.603

               8,5

             33.881,26

                33.882

8

Kota Depok

11

         1.633.095

               6,5

           106.151,18

              106.152

 

Jaminan Keakuratan DAK2

 

Penerimaan DAK2 dari Kemendagri sebagai awal sekaligus tanda bahwa tahapan pilkada serentak 2015 dimulai per tanggal 17 April 2015. DAK2 ini untuk pertama kali digunakan sebagai dasar bagi penentuan prosentase syarat dukungan calon perseorangan agar para calon perseorangan lebih awal dapat mempersiapkan diri. Data agregat kependudukan ini sudah mulai bisa diakses melalui Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU sejak diterima oleh KPU dari Kemendagri.

 

Jaminan yang diberikan Kemendagri termasuk keakuratan DAK2 tahun 2015 jauh berbeda dengan DAK2 pemilu tahun sebelumnya. Sistem by name, by addres dari DAK2 pada Pilkada Serentak gelombang pertama kali ini bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya akan memberikan dorongan tersendiri bagi para calon perseorangan yang hendak maju dalam Pilkada mendatang.

 

Para calon independen ini dituntut untuk lebih siap dalam “menyediakan” dukungannya sebagai bukti bahwa calon perseorangan pun sanggup untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan transparansi dan akurasi dari DAK2 ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas kepemiluan, baik di tingkat nasional maupun lokal/daerah.

 

Selanjutnya tinggal bagaimana para calon perseorangan ini bersungguh-sungguh, ketika siap mencalonkan diri berarti siap menjadi kepala daerah jika terpilih di kemudian hari. Undang-undang sudah memfasilitasi orang-orang nonpartai yang memiliki niat, kemampuan, dan integritas untuk memajukan daerah khususnya dan bangsa serta negara Indonesia yang kita cintai ini pada umumnya. Wilujeng manggung para calon independen! ***

 

 

 

*) Penulis berkhidmad di KPU Provinsi Jawa Barat

 

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili lembaga.

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP