Selasa, 23 Januari 2018

154 HARI

 

 

 

 

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya menyusun Peraturan KPU (PKPU). Akan tetapi harus menerbitkan aturan yang tegas terkait adanya dualisme kepengurusan partai politik (parpol). Pasalnya, hal itu akan menjadi bumerang dan persoalan yang dihadapi peserta pemilihan nantinya.

 

Anggota Bawaslu, Nasrullah menyatakan, pihaknya selaku penyelenggara dan bersinggungan langsung dengan pilkada yang dihelat Desember 2015 mendatang, meminta KPU memberikan perhatian atas persoalan itu. Jika perlu, KPU menerbitkan aturan untuk mengatasi hal ini.

 

”Dualisme partai yang saat ini terjadi merupakan cobaan yang sangat luar biasa. Maka sesungguhnya harus ada PKPU (peraturan KPU) yang mampu mengantisipasi persoalan dualisme kepengurusan,” ungkapnya kepada INDOPOS, Sabtu (21/3). Dia memaparkan, saat ini setidaknya ada dua parpol yang mengalami persoalan dualisme kepemimpinan yakni, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

 

Hingga kini, sengketa internal kedua partai itu belum rampung. Sejatinya, kata Nasrullah, Undang-undang (UU) Pilkada sudah jelas menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah yang akan maju pada saat pilkada diajukan oleh satu atau gabungan parpol.

 

Namun, ketika terjadi dualisme kepemimpinan, maka tidak jelas kepengurusan mana yang lebih diakui negara. ”Kalau ada dua begini, KPU harus melakukan apa? KPU harus melakukan terobosan untuk menyelesaikan sengketa,” tukasnya. (aen)

 

 

 

 

 

 

Ke-71 daerah tersebut terdiri atas tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 2015, serta 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Januari hingga Juni 2016.

"Kami khawatir soal ketersediaan dananya karena pada pilkada serentak gelombang pertama nanti jumlah daerahnya bertambah sampai 272 daerah, menurut hitungan saya. Daerah itu termasuk yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Januari sampai Juni 2016, dan itu belum dianggarkan," kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Berdasarkan rapat paripurna, DPR dan pemerintah menyepakati pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama digelar pada Desember 2015. Pilkada gelombang pertama itu untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2015 dan semester pertama 2016.

Sebanyak 204 kepala daerah tercatat habis masa jabatannya di 2015, termasuk Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat yang belum menganggarkan dana untuk pilkada.

Menurut KPU, ketiga daerah itu beralasan saat penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 belum ada kejelasan mengenai pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Tiga daerah itu beralasan waktu itu masih Perppu, belum ada kejelasan Undang-undang. Kalau mengikuti perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang dari Perppu itu, penyelenggaraan pilkada di 2015 sehingga ketiga daerah itu harus menganggarkan sekarang juga," kata Komisioner Arief Budiman.

Oleh karena itu, KPU meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan solusi terhadap keterbatasan biaya pilkada bagi daerah yang belum menyusun anggaran.

"Pemerintah harus punya terobosan agar daerah-daerah itu bisa mengalokasikan dana pilkada dengan cepat. Kami berharap mereka (Pemerintah) segera mengeluarkan kebijakan agar dipastikan dana itu tersedia, karena tahapan akan segera dimulai," ujar Hadar.

KPU memperkirakan, dengan perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pelaksanaan tahapan pilkada serentak bisa dimulai paling lambat Juni.

 

 

 

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP