Selasa, 23 Januari 2018

154 HARI

 

 

 

“Kalau alasan KPU membatasi hanya untuk mempermudah pengawasan (medsos), itu bukan alasan yang tepat. Enggak boleh alasannya kalau gitu, KPU kan digaji untuk kerja,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini ketika dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.

Jazuli berpendapat, jangan sampai aturan pembatasan dari KPU ini justru hanya membatasi ruang gerak calon dan timses untuk mensosialisasikan si calon kepala daerah dan memasung demokrasi. Karena, yang terpenting bukan sejauh mana mereka dibatasi, tapi bagaimana pengawasannya di lapangan.

“Kalau dibatasi pengawasan tidak jalan ya percuma. KPU harus perjelas alasan pembatasan medsos ini,” jelas Ketua DPP PKS itu.

Menurut Jazuli, dasar pengaturan pembatasan kampanye di medsos ini baik demi terciptanya keadilan dalam berkampanye bagi seluruh calon. Namun, kalau tidak dibatasi dan tidak diatur tentu akan terjadi kekacauan dan ketimpangan.

Karena itu, lanjutnya, KPU perlu mengatur secara lebih rinci mengenai pembatasan kampanye di medsos tersebut. Jangan sampai pembatasan hanya sekadar menjadi aturan dimana tidak jelas rupa penegakan aturannya seperti apa.

“Semuanya itu harus diatur lebih detail, dan berlaku untuk semua calon, bukan hanya satu calon saja yang dibatasi,” tutup Jazuli.

(kri)

 

 

 

 

 

 

Wakil Sekjen PKB Lukman Edy berpendapat, soal kampanye di medsos memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, tapi karena praktiknya pilkada masa kini selalu memanfaatkan medsos dan nyatanya berpengaruh besar, maka dia mendorong agar kampanye di medsos diatur lebih lanjut.

“Saya mendorong soal kampanye di media sosial diatur di dalam PKPU,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini saat dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.

Menurut Edy, pada dasarnya pengaturan kampanye melalui medsos harus mengakomodir soal pendaftaran akun resmi calon, melaporkan biaya yang dikeluarkan, komitmen untuk tidak menggunakan medsos untuk black campaign, dan menghindari persoalan SARA.

“Serta sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye lewat medsos,” tegasnya.

Namun demikian, lanjutnya, bukan berarti dirinya sepakat dengan pembatasan akun calon dan timsesnya. Karena, medsos berbeda dengan media lain, khususnya mengenai kreatifitas dan ruang lingkupnya.

Dia menilai, dengan pembatasan akun tentunya juga membatasi kreatifitas si calon kepala daerah untuk menyosialisasikan diri. “Kalau soal ini intinya seluruh akun calon dan akun tim sukses harus didaftarkan supaya bisa dipantau dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Edy.

Karena itu, dirinya sangat menekankan pada penerapan sanksi jika calon atau timsesnya terbukti menggunakan medsos untuk melakukan black campaign kepada calon competitor. Karena, percuma saja jika ada aturan tanpa adanya penerapan sanksi.

“Terbukti kasus pilpres dan Pilkada DKI, ada kampanye hitam, dan tidak ada sanksi,” pungkasnya.

(kri)

 

 

 

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP