Jumat, 27 Mei 2016

www.kpu-bogorkota.go.id - Dua hari yang lalu KPU Provinsi Jawa Barat mengadakan Bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota Se Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Kegiatan ini berlangsung di aula kantor KPU Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 sd 20 Mei 2016.

SIPP ini merupakan aplikasi berbasis online yang memuat data penyelenggara Pemilu mulai dari tingkatan Komisioner, Pegawai Sekretariat KPU, serta badan adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setiap KPU Kab/Kota di Jawa Barat mengirimkan 2 (dua) orang operator untuk mengikuti Bimtek ini. 

Bimtek ini mengajarkan para operator bagaimana melakukan proses penginputan data penyelenggara pemilu. Dalam aplikasi SIPP diberikan delegasi/kewenangan dalam penginputan data, dimana KPU Provinsi diberi kewenangan untuk penginputan data Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU. Untuk KPU Kab/kota diberi kewenangan untuk penginputan data badan adhoc yaitu PPK dan PPS.

Aplikasi yang berbasis online ini, selain untuk tertib administrasi data penyelenggara pemilu dan juga untuk mengontrol penyelenggara badan  adhoc yaitu PPK dan PPS yang hanya dapat menjabat selama dua periode serta untuk bahan pengambilan keputusan dalam hal kepegawaian dan penganggaran dilingkungan KPU.

 

 

 

 

 

www.kpu-bogorkota.go.id - Jum’at (20/05) KPU Kota Bogor kembali melaksanakan kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Kali ini PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan pemateri  Komisioner KPU  Kota Bogor Divisi  Logistik  Edi Kholki Zaelani, S.Sos dengan Moderator Dindin Herdian. Kajian ini diikuti oleh seluruh Komisioner dan Secretariat KPU Kota Bogor di Aula Kantor KPU Kota Bogor Jl. Loader No. 07 Kota Bogor.

Pemilu yang sukses tanpa ekses merupakan harapan setiap penyelenggara Pemilu, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan akan datang dari mana saja dan tidak jarang persoalan muncul dari pengadaan. Maka disinilah perlu adanya pemahaman yang sama antara komisioner dengan secretariat terkait logostik, karena segala sesuatu apabila sudah berbentuk barang sudah masuk pada wilayah logistic.  

Untuk meminimalisir permasalahan dalam pengadaan maka dalam pelaksanananya haruslah sesuai dengan norma, aturan dan standar PKPU yang berlaku, maka dengan kita mengkaji, mencermati dan memahami PKPU Nomor 6 ini kita dapat lebih menjadi berhati-hati dalam melaksanakannya. Terlebih KPU Kota Bogor belum mengadakan lelang selain surat suara. Pemilu yang akan datang karena pengadaan alat peraga kampanye (APK) di adakan dari KPU maka KPU Kota Bogor akan mengadakan lelang terkait APK, dan hal ini merupakan kali pertama bagi KPU Kota Bogor dalam melaksanakan lelang selain surat suara

Kajian kali ini, pemateri memberikan penjelasan terkait perbedaan antara perlengkapan penyelenggraan Pemilihan, Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan Perlengkapan lainnya juga membahas terkait pasal 30 bahwa pencetakan surat suara harus sama dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 % dari jumlah DPT setiap tempat pemungutan suara (TPS), serta menjabarkan dan membahas pasal lainnya. 

Undang Suryatna, M.Si selaku Ketua KPU Kota Bogor menambahkan  bahwa KPU  Kabupaten/Kota dengan dibantu Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tanggung jawab  dalam  pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, maka pengadaan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, demikian juga dalam melakukan penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.

Dalam kesempatan yang sama Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Hukum, Hj. Siti  Natawati, SH menambahkan bahwa perlengkapan pemungutan suara ini dapat mempunyai dampak secara hukum pidana. Untuk itu diperlukan  kecermatan, ketelitian dan kehati- hatian dalam melaksanakannya.

Terkahir Edi Kholki mengingatkan, bahwa siapapun staf KPU Kota Bogor yang nantinya ditunjuk penjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak perlu khawatir karena komisioner dan sekretaris jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku maka akan meminimalisir persoalan yang kemungkinan akan muncul.

 

 

 

 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

Link

Link MK 

Link DKPP