Jumat, 15 Desember 2017

193 HARI

 

www.kpu-bogorkota.go.id – KPU Kota Bogor menggelar bimbingan teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 di Hotel Pajajaran Suites Resort and Convention Hotel, Jalan Bogor Inner Ring Road nomor 17 Komplek BNR, Kota Bogor, Minggu (10/12/2017).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna dengan didampingi Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik Edi Kholki.

Bendahara KPU Kota Bogor Hari Astama sebagai pemateri mengatakan, bimtek bertujuan memberi pemahaman khususnya kepada ketua dan bendahara PPK dari enam kecamatan se-Kota Bogor terkait pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Pilwalkot mendatang.

Selanjutnya, Hari menambahkan, bimtek juga bertujuan mencegah ketidaksesuaian format laporan PPK maupun PPS dengan format yang telah ditentukan. “Maka dengan bimtek ini, kita mau menyelaraskan persepsi. Kita usahakan semua format laporan sama, dari laporan pengajuan pencairan, pertanggungjawaban keuangan dan lainnya. Kita mengacu pada format yang sudah ditentukan KPU Provinsi Jawa Barat,” pungkas Hari.

Dirinya berharap, panitia ad hoc dan KPU Kota Bogor mampu bersinergi dengan baik demi terselenggaranya Pilkada Tahun 2018 yang berkualitas. (HUPMAS)

 

www.kpu-bogorkota.go.id –  Komisioner KPU Kota Bogor Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Bambang Wahyu memenuhi undangan sebagai narasumber dalam program Bincang Informasi Publik (Bilik) di Radio Sipatahunan, Jalan Pemuda nomor 2, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (11/12/2017).

“Kita diundang Radio Sipatahunan untuk menyosialisasikan beberapa tahapan Pilkada Serentak 2018. Seputar data pemilih, pembentukan panitia ad hoc, sosialisasi kepemiluan pada masyarakat dan banyak lagi,” kata Bambang.

Dirinya menjelaskan bahwa tahapan Pilkada terbagi menjadi dua yakni tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Pembentukan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih termasuk soal anggaran, merupakan tahap persiapan. Sementara tahap penyelenggaraan dimulai dari pencalonan.

“Minimal hal-hal mendasar seperti itu patut diketahui masyarakat,” pungkas Bambang.

Menurutnya, masyarakat Kota Bogor termasuk masyarakat cerdas dengan kesadaran politik yang tinggi, hal tersebut didukung oleh ketersediaan informasi melalui media cetak dan elektronik. Hasil penelitian KPU Kota Bogor tentang perilaku pemilih berdasarkan Pemilu tahun 2014 membuktikan bahwa dominan masyarakat Kota Bogor mendapatkan informasi kepemiluan melalui media cetak dan elektronik. Maka sosialisasi semacam ini dirasa penting untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum.

Salah satu fungsi media massa termasuk radio dalam konteks civil society kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempererat kesatuan dan persatuan, dalam situasi seperti ini bagus sekali kalau ada kemitraan dengan KPU. Karena KPU memiliki banyak informasi penting terkait kepemiluan, pendidikan politik dan tingkat partisipasi masyarakat,” tutur Bambang.

Dirinya berharap, semakin banyak stasiun radio khususnya di Kota Bogor turut menyebarluaskan informasi kepemiluan pada masyarakat secara masif. (HUPMAS)

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP