Rabu, 29 Juni 2016

www.kpu-bogorkota.go.id - Pada setiap Jum’at (24/6). Secara bersama-sama antara komisioner dan secretariat KPU Kota Bogor membedah Peraturan KPU. Kali ini yang dibedah adalah Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pemaparan ini disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Hukum dan SDM, Hj. Siti Natawati,SH dengan moderator Dindin Herdian,S.I.A

Poin penting dalam PKPU tersebut adalah peserta pemilihan yang terdiri dari pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Syarat pasangan calon yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik adalah paling sedikit 20% dari jumlah kursi atau 25% dari akumulasi perolehan suara. Apabila dalam penghitungan ini terdapat angka pecahan maka dihitung pembulatan keatas     

Dalam bedah PKPU ini, Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna  memberikan penjelasan bahwa dalam menerima berkas pencalonan harus diperhatikan dengan baik dan cermat antara lain Surat keputusan dari Pimpinan Partai Politik, surat pencalonan, surat perolehan kursi /  perolehan suara  dan partai politik /gabungan partai politik dan  yang dapat mencalonkan adalah yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kursi di  DPRD Kabupaten/Kota untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati /dan atau Walikota dan Wakil Walikota.Terkait dengan pencalonan, maka bila pada saat Tahapan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung di Kota Bogor akan dibentuk Pokja dengan melibatkan instansi yang terkait untuk memeriksa berkas-berkas calon Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, dalam peraturan ini, juga disebutkan bahwa Angota TNI, Polri, PNS dan seseorang yang mempunyai jabatan pada BUMN dan BUMD, apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri sejak mendaftarkan sebagai calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, demikian juga dengan para penyelenggara Pemilu juga harus mengundurkan diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Namun demikian untuk persyaratan calon sebagaimana disebutkan dalam pada huruf (q) yaitu : tidak memiliki konflik kepentingan  dengan Petahana, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi  MK, 

Terkait dengan calon perseorangan, Undang menambah  bahwa dukungan untuk calon perseorangan berasal dari jumlah penduduk  yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan para pemilih pemula yang mendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, sementara dalam pemilu atau pemilhan kepala daerah yang terakhir para pemilih pemula ini belum terdaftar dalam DPT. Dan Bedah PKPU ini akan dilanjutkan dengan PKPU nomor 12 dan 14 tahun 2015 .

www.kpu-bogorkota.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat No : 317/KPU/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 memerintahkan untuk melaksanakan pleno bagi Anggota KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pleno secara periodic satu kali dalam seminggu dan diprioritaskan setiap hari senin. Hasil pleno sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan dituangkan kedalam Berita Acara. Keputusan hasil rapat pleno  harus dibagikan  kepada  peserta pleno. dan merupakan bahan  kendali serta  dokumentasi dan wajib dilaporkan setiap bulan sekali secara berjenjang.

Menindaklajuti surat tersebut, KPU Kota Bogor telah melaksanakan rapat pleno pada minggu ke 3, yaitu  hari senin  tanggal 20 Juni 2016 dengan  Agenda Menerima  Kunjungan Kerja Anggota DPD RI atas nama :  Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes  dari Provinsi Jawa Barat.

Pleno pada minggu ke 4 hari Senin, tanggal 27 Juli 2016 KPU Kota Bogor mengagendakan   menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Jawa Barat  nomor : 302 /KPU-Prov - 011/VI/2016.  perihal permintaan Data  Hasil Pemilu  2014 yang terdiri dari Data Perolehan Suara ditingkat  TPS, PPS,PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk formulir Model C, D, DA dan DB.   Selama rapat pleno berlangsung kegiatan ini dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kota Bogor, sekretaris dan para kasubag 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

Link

Link MK 

Link DKPP