Sabtu, 04 Juli 2015

Bogor, 24/6 (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat memiliki inovasi baru dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menghadirkan Anjungan Informasi Pemilu atau disingkat dengan AJIP.

"AJIP ini dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi pemilu di KPU Kota Bogor, baik itu mahasiswa, partai politik, wartawan ataupun masyarakat umum," kata Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suriatna, di Bogor, Rabu.

Undang menyebutkan, AJIP menampilkan informasi data pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Bogor dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Pemilu tersebut meliputi, pemilihan gubernur, pemilihan Wali Kota, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden.

Informasi yang ditambilkan diantaranya, jumlah pemilih, peserta pemilu, partai politik yang mengikuti pemilu, data perolehan suara, anggaran kampanye, hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu, dokumentasi, hingga alat peraga ataupun contoh atau model surat suara saat pemilu berlangsung.

"Informasi ini dapat diakses melalui Anjungan Informasi Pemilu atau AJIP. Seperti mesin ATM, kami menyediakan anjungan ini di ruang tamu kantor KPU," katanya.

Undang mengatakan, seluruh informasi tentang pelaksanaan Pemilu dapat diakses, melalui layar komputer sentuh yang ada di kantor KPU. Tidak sulit dalam mengaksesnya, hanya dalam waktu 10 menit saja, mahasiswa atau peneliti yang butuh data pemilu di Kota Bogor bisa langsung diakses.

Ia mengatakan, anjungan informasi pemilu dibuat dengan mengembangkan sistem informasi dokumen dan arsip pemilu yang sudah dimiliki oleh KPU Kota Bogor. Dengan memanfaatkan satu monitor sentuh yang sebelumnya digunakan sebagai alat untuk mensosialisasikan elektronik voting (e-voting) yang tidak terpakai lagi.

"Kita maksimalkan sumber daya yang ada. Aplikasi ini juga dibuat seadanya oleh tim KPU Kota Bogor," kata Undang.

Menurut Undang, kehadiran AJIP sebagai komitmen nyata KPU Kota Bogor dalam mempertahankan prestasi dalam keterbukaan informasi publik yang diraihnya pada KPU Award tingkat Provinsi Jawa Barat dan KPU Award tingkat Nasional tahun lalu.

Selama ini, lanjut Undang, banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor. Sejumlah pihak itu berasal dari sejumlah kalangan seperti mahasiswa untuk keperluan penelitian, sekolah untuk keperluan sosialisasi, partai politik untuk keperluan dokumen atau administrasi, dan wartawan untuk keperluan informasi.

"Oleh karena itu kami mencoba mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor dengan membuka akses selebar-lebarnya untuk memudahkan masyarakat mendapatkannya. Sehingga tumbuh kesadaran dan pemahaman tentang pelaksanaan pemilu yang sebenarnya," kata dia.

Menurut rencana, Anjungan Informasi Pemilu atau AJIP milik KPU Kota Bogor ini akan diluncurkan secara resmi bulan Juli mendatang oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.(Laily Rahmawati)

 

 

 

KPU Kota Bogor melaksanakan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Bogor (23/06) dalam rangka persiapan Pilkada Serentak, Pilwalkot yang akan dilaksanakan Juli 2018. Audiensi ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono dan dihadiri oleh para pimpinan DPRD lainnya, baik Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Kehormatan.

KPU Kota Bogor menyampaikan beberapa hal terkait Pilkada serentak sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 8/2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan baru, salah satunya yaitu ketentuan tentang kampanye.

Ada beberapa bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU dan sumber anggarannya berasal dari APBD, yaitu: debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Dengan adanya sebagian besar kampanye yang dibiayai oleh APBD, maka anggaran untuk pilkada akan membengkak.

Dalam audiensi ini, KPU Kota Bogor menyampaikan Rancangan Kebutuhan Anggaran Biaya Pilwalkot 2018. Anggaran Pilwalkot yang dibutuhkan sebesar 55 Milyar, terdiri dari 20 Milyar untuk bahan dan alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat pasangan calon, sedangkan 35 Milyar untuk operasional penyelenggaraan tahapan pilkada.

 

Terkait anggaran pilkada, Ketua KPU Undang Suryatna mengatakan, anggaran pilkada 2018 membengkak karena adanya penambahan anggaran kampanye. Oleh karena itu kami sampaikan sejak awal agar pemerintah daerah tahu berapa anggaran yg diperlukan untuk Pilwalkot 2018. Terkait pengumpulan anggaran ini apa mau dicicil dengan menyiapkan dana cadangan dari sekarang atau mau langsung anggarannya. Jika tidak bisa langsung berarti harus menabung. Jadi kami bertemu DPRD terkait penyampaian perkiraan rencana anggaran. Disampaikan juga kenapa anggaran membengkak karena ada beberapa perubahan peraturan pilkada, di mana APK (Alat Peraga Kampanye-red) dan iklan kampanye dibebankan kepada APBD melalui KPU. Paling tidak kami sudah menyampaikan bahwa draf anggaran yang dibutuhkan untuk pilwalkot adalah 55 Milyar. Namun untuk ke depannya, kami harapkan adanya efieinsi anggaran karena Pilwalkot 2018 akan bersamaan dengan Pilgub Jabar 2018.” Selain itu, Undang juga menambahkan  bahwa KPU akan melaksanakan audiensi juga dengan Walikota terkait penyampaian persiapan Pilkada serentak ini.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

Link

Link MK 

Link DKPP