Selasa, 09 Februari 2016

Jakarta, kpu.go.id- Memasuki hari ke empat sidang pembacaan putusan dismissal Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada), Senin (25/1), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membacakan putusan untuk 26 permohonan PHP kada.

Dari 26 permohonan yang dibacakan putusannya, tidak satu pun permohonan dinyatakan diterima oleh MK. Permohonan yang tidak diterima selain tidak memenuhi kriteria antara lain 24 permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 yakni selisih persentase melebihi ambang batas. Sedangkan 2 yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Tanah Bumbu dimana permohonan tidak diterima karena error in objecto yakni kesalahan permohonan pemohon atas objek yang dipermasalahkan/dipersengketakan

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebanyak 89 perkara, dari jumlah tersebut 35 perkara PHP kada tidak dapat diterima karena melewati tenggat waktu pengajuan permohonan, 48 perkara tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat selisih perolahan suara, 5 perkara lainnya ditarik kembali oleh para masing-masing pemohon dan 1 perkara, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Disela-sela Sidang dismissal di Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati menjelaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara menghormati semua putusan yang diputuskan oleh majelis hakim.

"KPU sebagai pihak termohon akan menghormati semua putusan MK yang telah dibacakan oleh hakim,"ujar Ida.

Dengan ditolaknya, 26 perkara pada hari ini, maka MK telah memutuskan 115 perkara yang tidak diterima oleh MK, besok (26/1) MK menjadwalkan pembacaan 25 putusan dismissal. (ajg/red.FOTO KPU/dosen/Humas)

www.kpu-bogorkota.go.idKomisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 mendapat kunjungan  dari Komisi Pemilihan Umum Nepal /Election Commission, Nepal, Kantipath, Kathmandu dengan didampingi Tim dari Bagian Hubungan Antar Lembaga   Sekretariat Jendral Komisi  Pemilihan Umum Republik Indonesia.

         Election Commision Nepal yang berkunjung ke Indonesia terdiri dari 3(tiga) orang, yaitu komisioner  Nepal dari divisi hukum Mani Ram Ojha dan dua orang staf dari  komisi pemilihan umum daerah yaitu Namrata Chudal dan Mahesh Kumar Thakur.  Kunjungannya ke Indonesia   diawali dengan  berkunjung ke KPU  Kota Bogor, sedangkan maksud dari kunjungan tersebut adalah ingin mendapatkan pengetahuan/belajar  tentang struktur Organisasi KPU dan Sekretariat KPU yang ada di Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi maupun  kabupaten/kota serta  mempelajari tahapan- tahapan pemilu  baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah.

          Selama perbincangan berlangsung,  pada dasarnya Sistem Pemilu di Indonesia  dengan di Nepal tak jauh berbeda, Yang menarik adalah keterwakilan perempuan sejumlah 30%. Untuk di Indonesia keterwakilan perempuan 30% hanya merupakan syarat pada saat  pendaftaran calon  anggota Legislatif, sedangkan di Nepal anggota  parlemen terpilih  30% adalah perempuan

     Komisioner Nepal dalam kesempatan yang sama juga mendapat penjelasan  dari Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna  tentang  AJIP  (Anjungan Informasi Pemilu)  serta  mencoba mempraktekan menggunakan E-Voting yang dimiliki oleh KPU Kota Bogor.

     Kunjungannya  ke KPU Kota Bogor diakhiri dengan foto bersama, dan Komisioner dari  Nepai ini akan bertemu kembali dengan Anggota  KPU RI  serta melanjutkan kunjungannya  Ke KPU  Provinsi Jawa Barat serta ke Banten.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

Link

Link MK 

Link DKPP