Minggu, 24 Mei 2015


www.kpu-bogorkota.go.id - Demi ketertiban dalam hal administrasi sebagai upaya tranparansi publik khususnya keuangan partai politik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tubuh Partai Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor hari Kamis (21/05) menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik (Forkon Kompol) tahun 2015 mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBD. Sosialisasi ini sebagai bentuk realisasi mengenai regulasi yang mengatur tentang bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) yang berdasarkan pada PP. No. 83/2012 dan Permendagri 77/2014.
Dalam kesempatan ini, Ketua Kpu Kota Bogor Drs. Undang suryatna, M.Si diundang sebagai narasumber untuk menjelaskan Hasil Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Prediksi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bakorwil Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Jawa Barat di Jalan Ir. H.Djuanda No. 4, Bogor Tengah, Kota Bogor ini dihadiri Oleh  Perwakilan Parpol di Kota Bogor dan Wakil Walikota Bogor Ir.Usmar Hariman.

 

 

 

Kamis (21/05), KPU Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung PPIB Kota Bogor ini dihadiri oleh SKPD Kota Bogor dan Stakeholder Pengguna data kependudukan, seperti KPU Kota Bogor, Perbankan, BPJS, Kantor Imigrasi, Kementerian Agama dan lain sebagainya.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Walikota Bogor Bima Arya. Dalam sambutannya, Bima menyampaikan keinginan agar pelayanan kependudukan nyaman dan mudah. Untuk mewujudkan hal ini Bima mengajak Disdukcapil sebagai jantung dalam pelayanan bidang kependudukan untuk memperjuangkan dalam komitmen anggaran. ”Saya berharap betul dari Disdukcapil agar bisa terus memberikan inovasi agar pelayanan cepat dan nyaman,” harap Bima. 

Sebagaimana diketahui bahwa KPU Kota Bogor selalu bekerjasama dengan Disdukcapil dalam menangani proses pencatatan daftar pemilih pada Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, rapat koordinasi (rakor) tersebut sangat penting bagi KPU Kota Bogor. Materi pokok dalam rakor ini adalah pembahasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pembahasan mengenai administrasi kependudukan di Kota Bogor. Dengan Narasumber dari Dirjen Adminstrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kemendagri, Hasil dari rakor ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

2. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang harus aktif adalah penduduk, diubah menjadi pemerintah yang aktif melalui petugasnya

3. Pencetakan dokumen KTP-el yang semula dilaksanakan terpusat di Jakarta, menjadi diserahkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota

4. Data kependudukan Kemendagri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk

6. Dalam pencatatan kematian, pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana.

7. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), baik untuk KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan anak dan lain-lain.

8. Ditegaskan kembali bahwa untuk mengantisipasi Warga Negara Indonesia yang berhak memilih dan ingin menggunakan hak pilihnya namun tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilukada, maka pemilih dapat memilih dengan menggunakan KTP (KTP-el maupun KTP non elektronik) atau Paspor.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

Link

Link MK 

Link DKPP