Selasa, 06 Desember 2016

 

 

 

www.kpu-bogorkota.go.id - Bagi penyelenggara Pemilu khususnya KPU, walupun belum disahkan perlu kiranya mengetahui dan memahami rancangan undang undang penyeleggaraan Pemilu Umum. Seperti diketahui bahwa RUU ini merupakan penyatuan dari tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.  

Draft RUU Penyelenggara Pemilu ini menjadi tema utama pada diskusi rutin KPU Kota Bogor kali ini, bertempat di Aula Kantor Kpu Kota Bogor Jl. Loader no. 07 Kota Bogor dengan dihadiri oleh seluruh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor. 

Ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna, M.Si., selaku pemateri pada diskusi mingguan Jum’at (02/12) kali ini menjelaskan, bahwa naskah rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu terdiri dari 6 (enam) buku, buku kesatu ketentuan umum, buku kedua penyelenggara pemilu, buku ketiga pelaksanaan pemilu, buku keempat pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, buku kelima tindak pidana pemilu dan terakir buku keenam penutup.

Berikut beberapa materi dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu 2016 diantaranya : 

  • Sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.
  • mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar partai politik pengusung untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 
  • mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan mencoblos satu kali pada nomor, nama, dan/atau foto calon untuk Pemilu Anggota DPD.            
  • Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
  • Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor urut calon sesuai urutan yang tercantum pada surat suara
  • Terakhir beliau menjelaskan terkait penghitungan perolehan kursi parpol dengan metode bpp (hire quota) yang dalam RUU ini telah diganti dengan metode bpt (sainte lague Metode). Metode konversi suara menggunakan Sainte Lague Modifikasi yaitu penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.Terakhir beliau memberikan simulasi penghitungan perolehan kursi parpol dengan menggunakan kedua metode tersebut dan sekaligus membandingkannya. 

 

 

 

 

 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

Link

Link MK 

Link DKPP