Jumat, 20 Juli 2018

Terima Kasih Warga Kota Bogor atas Partisipasi dalam PILKADA SERENTAK 2018

www.kpu-bogorkota.go.id - Memasuki masa tenang jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melakukan pencopotan berbagai bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 serta Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada Minggu malam (24/6/2018). 

“Masa tenang dalam pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, terhitung sejak 24 - 26 Juni 2018. Maka dari itu KPU Kota Bogor secara simbolis mencopot dan menurunkan sejumlah APK yang berada di beberapa jalan protokol,” kata Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna.

Undang menjelaskan, masa tenang adalah larangan dan terhentinya segala bentuk kegiatan kampanye politik untuk para kandidat pasangan calon kepala daerah. Sejumlah APK yang ditertibkan antara lain baliho, spanduk, poster dan stiker-stiker yang tertempel di setiap sudut jalan.

“Masa tenang adalah larangan melakukan segala bentuk kampanye politik sebelum pemilihan atau pencoblosan. Masa tenang kampanye ini digunakan dalam dunia demokrasi untuk mengimbangi kampanye yang telah dilakukan dan menjaga kebebasan lingkungan pemungutan suara,” jelasnya.

Menurut Undang, apabila terbukti melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, pasangan calon, tim pemenangan atau orang per orang akan dikenakan pasal kampanye di luar jadwal. Larangan ini juga berlaku untuk iklan yang tayang di media cetak ataupun elektronik.

“Sanksi mengenai kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 187 ayat 1 itu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),” tegasnya.

 

Reporter: Mehonk | Medcent KPU Kota Bogor

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP