Rabu, 24 Januari 2018

153 HARI

 

www.kpu-bogorkota.go.id – KPU Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder terkait Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Hotel Izi, Jalan Pakuan nomor 25, Baranangsiang, Bogor Timur pada Minggu (7/1).

Ketua KPU Kota Bogor mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait dengan seluruh proses tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor terutama pada saat pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang akan berlangsung pada tanggal 8-10 Januari 2018.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat sebagai pembicara mengatakan, rakor tersebut merupakan salah satu upaya KPU Kota Bogor untuk terselenggaranya Pilkada Serentak Tahun 2018 yang berintegritas.

“Pilkada harus berjalan jujur dan adil. Maka ini merupakan upaya teman-teman di KPU. Saya sangat sepakat bahwa KPU tetap berporos pada regulasi. Ini akan menyelamatkan kita pada penyelenggaraan. Tidak ada keberpihakan pada siapapun. Tidak melenceng dari ketentuan,” tuturnya.

Selain itu, pihak Polresta Bogor Kota yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabag Ops Fajar Kuncoro meyakini bahwa kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota akan berjalan dengan sangat baik.

“Maka di sini kepolisian memiliki kepentingan yang cukup signifikan. Terutama manakala ada potensi kamtibmas yang berdampak pada peningkatan eskalasi. Semuanya akan kami antisipasi,” jelas Fajar. (HUPMAS) 

www.kpu-bogorkota.go.id – KPU Kota Bogor melakukan verifikasi faktual ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Berkarya pada Sabtu (6/1). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual terkait kepengurusan partai, domisili kantor hingga soal keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai.

Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Hukum Siti Natawati mengatakan, verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi administrasi untuk melaksanakan ketentuan pasal 174 ayat (2) Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator KPU Kota Bogor, kedua partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat terkait kesesuaian KTA dan KTP pengurus partai, kehadiran pengurus partai ketika dilakukan verfak, domisili kantor dan keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai. (HUPMAS)

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP