Rabu, 24 Januari 2018

153 HARI

www.kpu-bogorkota.go.id - Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna hadir sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Desk Pilkada di Hotel Pangrango 2, Selasa dan Rabu (27-28/12/17).

 

Menurut Undang, desk Pilkada tersebut akan memudahkan koordinasi antara KPU dengan stakeholder yang mencakup berbagai unsur seperti kepolisian, Kodim, Kejaksaan dan berbagai institusi terkait dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang. "Adanya desk Pilkada ini memudahkan komunikasi dan koordinasi. Sangat membantu untuk penyamaan persepsi antara KPU dan institusi terkait," tuturnya.

 

Sementara Ketua Desk Pilkada Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dalam kesempatan tersebut mengimbau seluruh aparatur wilayah untuk bersifat netral di tahun politik ini.

"Saya minta teman-teman seluruh aparatur, pak camat dan pak lurah untuk menyampaikan pada stafnya agar tidak membantu kepentingan-kepentingan pribadi paslon yang merugikan negara. Aset negara tidak untuk kampanye," pungkasnya.

 

Dilansir dari laman resmi Pemkot Bogor maksud dan tujuan kegiatan tersebut menurut Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakot Bogor Taufik adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pedoman dan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 terhadap aparatur wilayah di Kota Bogor.

Kedua, melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Kemudian menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. 

Ketiga, mendukung kelancaran fungsi dan tugas penyelenggara pilkada serentak di Jawa Barat. 

 

Hadir dalam rakor tersebut Asisten Pemerintahan Setdakot Bogor Hanafi, Panwaslu Kota Bogor, perwakilan dari Polresta Bogor Kota dan 160 aparatur wilayah Kota Bogor. (HUPMAS)

 

www.kpu-bogorkota.go.id – Guna mencetak pemimpin yang berkualitas, KPU Kota Bogor menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kota Bogor, Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor. Penandatangan kerja sama antara KPU Kota Bogor dengan tiga pihak tersebut dilakukan di Hotel Pangrango 2 pada Rabu (20/12/2017).

“Dalam tahapan, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan pada 12-15 Januari 2018. Tapi karena pendaftaran paslon ditutup pada tanggal 10 Januari, maka kami berharap tanggal 11 tim dokter pemeriksa mulai melakukan penjelasan menyeluruh kepada bakal calon yang telah mendaftar ke KPU. Paling telat, hasil pemeriksaan sudah diserahkan pada kami tanggal 15-16 Januari,” papar Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna.

Undang menegaskan, bila bakal calon walikota dan wakil walikota terlibat penyalahgunaan narkoba atau merupakan mantan terpidana kasus narkoba maupun kejahatan seksual terhadap anak maka mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan kata lain didiskualifikasi.

Selain itu, Ketua IDI Cabang Bogor dr. Zaenal Arifin menjelaskan, pemeriksaan akan mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Salah satunya dengan mengidentifikasi adanya disabilitas atau kendala-kendala yang menyebabkan seorang calon tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya selaku walikota maupun wakil walikota.

“Pemeriksaannya akan dilakukan di RSUD Kota Bogor. Saya yakin RSUD memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan tugas ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan Direktur RSUD Kota Bogor untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dan tentu kami tetap berpegang teguh pada kode etik serta sumpah dokter dalam mengemban kepercayaan ini,” tutur Zaenal.

Lembar pernyataan kerja sama tersebut juga ditandangani Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Publik Himpsi Wilayah Jabar dr. Irfan Fahmi dan Kepala BNNK Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi. Senada, ketiga pihak tersebut menyatakan akan bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. (HUPMAS)

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP