Jumat, 20 Juli 2018

Terima Kasih Warga Kota Bogor atas Partisipasi dalam PILKADA SERENTAK 2018

 

www.kpu-bogorkota.go.id - Terhitung sejak 31/5/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melakukan tahapan verifikasi faktual kepada calon peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat dalam Pemilu 2019.

 

“Ada 411 data dukungan yang harus diverifikasi oleh KPU Kota Bogor dari 29 calon anggota DPD. Verifikasi faktual ini dimulai sejak 31 Mei dan berencana selesai sesuai jadwal yaitu pada 19 Juni. Maka setiap hari kami kerahkan semua staf untuk menyebar ke semua kecamatan sesuai alamat yang tercantum dalam F-2 DPD,” papar Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Hukum, Siti Natawati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, persyaratan dukungan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan serta dilengkapi fotokopi KTP-el setiap pendukung (LAMPIRAN MODEL F–2 DPD).

Pendukung, tambah Siti, tidak diperbolehkan memberi dukungan kepada lebih dari satu calon anggota DPD. Pendukung juga dilarang berbuat curang dengan menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya demi memperoleh dukungan dalam pencalonan anggota DPD.

Jika dukungan terbukti diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Tahap selanjutnya, kita buat rekap jumlah yang memenuhi syarat dalam berita acara, lalu hasilnya kita serahkan pada KPU provinsi, karena leading sector-nya untuk DPD itu KPU Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Siti menerangkan tentang aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) yang merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan penelitian administrasi serta verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD.

"SIPPP tentu memudahkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat calon anggota DPD. Persyaratan perseorangan calon anggota DPD sendiri adalah sebanyak 5.000 dukungan," jelas Siti. (medcent/HUPMAS)

 

 

www.kpu-bogorkota.go.id – KPU Kota Bogor menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Senin (4/6). Ketua Komisi I Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bangka Barat Nendar Firdaus mengatakan, salah satu tujuan dari kunjungan tersebut adalah mempelajari teknik penyajian informasi kepemiluan berbasis digital yang terdapat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Bogor.

“KPU merupakan salah satu mitra dari Komisi I, jadi yang kunjungan hari ini adalah Komisi I DPRD Bangka Barat. Kami sebagai kabupaten yang masih baru, tentu kami perlu banyak belajar. Salah satunya mengenai teknis di Rumah Pintar Pemilu ini,” tutur Nendar.

Menurutnya, sistem informasi dan kemajuan teknologi informasi di daerah asalnya masih jauh berbeda dibanding di KPU Kota Bogor. Termasuk soal penyajian informasi kepemiluan yang masih manual.

“Kita nyatakan (RPP) ini luar biasa dibandingkan di tempat kami yang masih manual. Tapi sekali lagi kami sampaikan, kami masih kabupaten baru. Maka itu kami perlu banyak belajar contohnya seperti dalam pemutakhiran data. Termasuk juga permasalahan terkait masih adanya data bodong dalam daftar pemilih. Terima kasih sekali kepada KPU Kota Bogor atas oleh-oleh yang sangat bermanfaat ini walaupun hanya satu hari,” jelas Nendar.

Kunjungan kehormatan ini diakhiri dengan penyerahan plakat sebagai kenang-kenangan oleh Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna didampingi Komisioner Divisi Hukum Siti Natawati dan Komisioner Divisi SDM dan Parmas Bambang Wahyu kepada rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat. (HUPMAS)

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP