Sabtu, 20 Oktober 2018

 

 


www.kpu-bogorkota.go.id - Partisipasi masyarakat dalam Pemilu mengindikasikan kualitas pelaksanaan Pemilu. Semakin tinggi angka partisipasi, semakin kompetitif tingkat persaingan peserta Pemilu sehingga dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintah yang berkualitas. Partisipasi masyarakat ini dilangsungkan melalui kesadaran kritis untuk melaksanakan hak konstitusionalnya, memilih secara bebas, dan keinginan kolektif untuk memperbaiki dan mengubah sistem pemerintah yang lebih baik. Maka tujuan akhir dari Pemilu adalah terbentuknya tata kelola pemerintah (good corporate governance) yang baik sesuai dengan kehendak rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat.
Secara umum, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pemberian hak suara di TPS tapi juga keterlibatan aktif mengawal dan mengawasi proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sedari awal masyarakat telah mengetahui mekanisme penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Keterlibatan aktif inilah yang dijalankan oleh elemen civil society sebagai mitra strategis KPU dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) 2014, pendidikan politik dan sosialisasi Pemilu juga dilakukan oleh Relawan Demokrasi sesuai dengan segmentasinya. Segmentasi masyarakat yang semula tidak tersentuh oleh program sosialisasi konvensional dapat diterobos oleh program dan kinerja mandiri dari Relawan Demokrasi.
Pada masyarakat urban seperti Kota Bogor, partisipasi masyarakat dalam Pemilu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti: tingginya angka melek politik, ephoria Pemilu yang massif, sosialisasi peserta Pemilu oleh partai politik dan calonnya, rekam jejak calon legislatif untuk Pemilu Legislatif dan PPWP, dan mobilisasi massa pendukung.

 

KONDISI OBJEKTIF

Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan: Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal dengan jumlah kelurahan sebanyak 68 kelurahan. Wilayah yang relatif padat adalah Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat dengan masing-masing 16 kelurahan.
Secara sosiologis, masyarakat Bogor terdiri dari beberapa etnis. Etnis yang dominan adalah suku Sunda sebagai pribumi (indigenous). Walau demikian, ada beberapa kelurahan yang menjadi kantong-kantong etnis lain, seperti etnis Tionghoa di Kelurahan Gudang dan Babakan Pasar (Bogor Tengah), etnis Arab di Kelurahan Empang (Bogor Selatan), etnis Betawi di Kecamatan Tanah Sareal yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, serta beberapa etnis lain dengan jumlah tidak signifikan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.
Sebagai daerah urban, Kota Bogor juga memiliki kawasan-kawasan perumahan mewah yang tersebar secara merata hampir di semua kecamatan. Mobilitas masyarakat di perumahan mewah ini relatif tinggi, yang rata-rata bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kawasan perumahan mewah ini menjadi anomali pemilih bagi penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor karena faktor apatisme terhadap Pemilu dan mobilitas ke luar kota.
Selain itu, ada Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta dengan jumlah mahasiswa yang signifikan. Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki dua kampus, yaitu Kelurahan Dramaga (wilayah Kabupaten Bogor) yang sebaran mahasiswanya ada di Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Pakuan (Bogor Tengah) untuk kampus D3 dan Pascasarjana. Beberapa Perguruan Tinggi Swasta tersebar merata. Universitas Pakuan (Bogor Tengah), Universitas Ibn Khaldun (Tanah Sareal), Universitas Djuanda (Bogor Timur), STIE Kesatuan (Bogor Tengah), STEI Tazkia (Bogor Barat), Akademi Kimia Analis (Bogor Utara), dan beberapa kampus lainnya.
Pada Pemilu Legislatif dan PPWP 2014, KPU Kota Bogor melakukan kerja sama dengan BEM universitas untuk melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi Pemilu secara intensif untuk melayani hak pilih mahasiswa dari luar daerah. Salah satunya kerja sama dengan BEM untuk membuka gerai pelayanan pindah pilih, pemasangan spanduk atau banner di kampus-kampus, dan ikut serta dalam aksi sosial mahasiswa.

 

ANGKA PARTISIPASI PEMILU

Pada Pemilu Legislatif 2014, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bogor sebanyak 698.746 orang dan meningkat menjadi 708.964 orang pada PPWP 2014. Peningkatan angka DPT ini terjadi disebabkan bertambahnya angka pindah pilih dan antusiasme masyarakat dalam PPWP 2014. Dari jumlah DPT itu, angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif sebesar 75.85 persen dan pada PPWP 2014 sebesar 79.12 persen.
Partisipasi masyarakat tertinggi pada Pemilu Legislatif 2014 adalah Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 78.77 persen dan pada PPWP 2014 adalah Bogor Selatan dengan jumlah 80.71 persen. Persentase terendah pada kedua Pemilu ini adalah Kecamatan Bogor tengah dengan jumlah 71.91 persen (Pileg 2014) dan 76.68 persen (PPWP 2014). Secara spesifik, beberapa kantong-kantong etnis yang berada di Kota Bogor memiliki tingkat partisipasi tinggi. Pada Pemilu Legislatif 2014, Kelurahan Gudang memiliki tingkat partisipasi sebesar 78.32 persen, Kelurahan Empang sebesar 73.79 persen, dan Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal sebesar 85.83 persen.
Persentase terendah terdapat di Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah sebesar 63.02 persen. Rendahnya angka partisipasi ini disebabkan adanya perumahan mewah menengah yang luas, sebaran rumah kos mahasiswa, dan basis pendukung Ki Gendeng Pamungkas yang mengkampanyekan golput pada Pemilu Legislatif dan PPWP 2014.

 

PERMASALAHAN

Dari kondisi obyektif ini, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, antara lain:
a.    Belum maksimalnya peran media massa (cetak atau elektronik) dalam mensosialisasikan Pemilu dan pendidikan politik masyarakat. Media massa ini hanya mengikuti ephoria Pemilu karena tidak ada kerja sama dan koordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Radio Republik Indonesia (RRI) memiliki segmentasi pendengar terbatas dalam mensosialisasikan Pemilu terutama bagi masyarakat urban di Kota Bogor.
b.    Pemasangan dan penyebaran alat peraga Pemilu yang belum efektif menginformasikan kepada masyarakat. Pemasangan dan penyebaran alat peraga ini sering kali kalah menarik dengan iklan-iklan komersial lainnya.
c.    Kurang efektif dan massif-nya program sosialisasi yang dilakukan oleh elemen civil society sebagai mitra strategis KPU. Kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada segmentasi golongan dan wilayah yang kecil.
d.    Kurangnya program sosialisasi yang dilakukan partai politik peserta Pemilu mengenai visi, misi, program partai, dan kandidatnya sehingga masyarakat tidak mengetahui keunggulan dan kelemahan partai politik peserta Pemilu tersebut.
e.    Sulitnya meningkatkan partisipasi masyarakat di perumahan mewah karena tidak ada program khusus KPU melakukan sosialisasi ke wilayah itu.
f.    Belum efektifnya kerja sama antara KPU dengan stakeholder Pemilu lainnya. Masing-masing lembaga menjalankan perannya secara terpisah karena perbedaan regulasi.
g.    Pada PPWP 2014, Relawan Demokrasi telah usai masa tugasnya sehingga program sosialisasi dan pendidikan politik terhadap segmentasinya menjadi terhenti.
h.    Pada PPWP 2014, kerja sama dengan unsur civil society pun tidak ada sehingga KPU kesulitan menjalankan program sosialisasi dan pendidikan politik yang berbasis organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan.
i.    Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan organisasi profesi dalam program sosialisasi dan pendidikan politik.  

 

SOLUSI

Dari sejumlah permasalahan partisipasi masyarakat dalam Pemilu ini, KPU Kota Bogor, secara kelembagaan, melakukan beberapa upaya strategis dalam meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat, antara lain:

a.    Memaksimalkan peran media sosial (website, facebook, twitter, dll) dalam mensosialisasikan Pemilu kepada masyarakat. Selain itu, KPU Kota Bogor mengunjungi pimpinan media massa lokal untuk membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.
b.    Menghadiri dan menjadi narasumber dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh lembaga lain sebagai salah satu media untuk menyebarkan informasi tentang Pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat.
c.    Bekerja sama dengan organisasi mahasiswa dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Selain menjadi narasumber dalam kegiatan dan aksi sosial mahasiswa, KPU juga membagikan sticker, leaflet, dan alat peraga lainnya pada kegiatan dan aksi sosial mahasiswa.
d.    KPU melakukan roadshow menyambangi organisasi keagamaan dan rumah ibadah, organisasi profesi, organisasi massa, dan organisasi kepemudaan dengan tujuan mengajak untuk menggunakan hak pilihnya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
e.    Melakukan pertemuan intensif dengan partai politik peserta Pemilu untuk turut serta melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, program, dan calonnya kepada masyarakat.
f.    Memaksimalkan kemitraan strategis dengan stakeholder Pemilu lainnya untuk melakukan program sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat.(BW)

 

 

 

 

 

 

 

www.kpu-bogorkota.go.id - Rabu, 28 Januari 2015.  Pakar Pemilihan Umum Internasional dari Irlandia, Mr. Ronan McDermott berkunjung ke KPU Kota Bogor yang didampingi oleh staf IFES (International Foundation for Electoral Systems) untuk mempelajari sistem Pemilu di Indonesia yang terkesan rumit. Ia terkesan dan mengapresiasi KPU dalam mempublikasikan hasil Scan Formulir C-1 dari setiap TPS dalam Pemilu Tahun 2014, yang menurutnya merupakan hal yang baru di dunia.  Mr Ronan yang baru pertama kalinya datang ke Indonesia memilih KPU Kota Bogor sebagai salah satu kajiannya, karena ia membaca berita di antaranews.com dan website KPU Kota Bogor,  bahwa KPU Kota Bogor pernah menerapkan e-voting dalam pemilihan Ketua RW Tahun 2011 dan pada tahun ini berencana menosialisasikan e-voting bekerjasama dengan Pemkot Bogor. Sebagai pakar Pemilu Internasional, khususnya dalam bidang teknologi Pemilu, selain untuk mempelajari mekanisme dan proses Pemilu di Indonesia, juga ingin mengetahui prospek penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik dalam bentuk teknologi pengiriman hasil penghitungan suara (e-counting) maupun dalam mekansime dan proses pemungutan dan penghitungan suara elektronik (e-voting). Ia juga menceritakan pengalaman hasil risetnya di berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Kenya, Afrika Selatan, Korea Selatan, Guyana, India, Brazil dan Fiji.
Dalam pembicaraan tersebut dikemukakan bahwa penerapan e-voting dalam Pemilu memerlukan pertimbangan yang matang, selain seluruh warga negara sudah memiliki e-KTP sebagai syarat utama penerapan e-voting, data kependudukan sudah akurat, juga sistem e-voting harus sudah teruji dan mendapat kepercayaan publik. Apabila kondisinya belum memungkinkan, penyelenggaraan Pemilu dengan sistem manual dan sistem penghitungan suara menggunakan sarana teknologi informasi (e-counting) yang memungkinkan proses penghitungan yang cepat dan transfaran dipandang masih efektif diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan perbaikan-perbaikan yang dapat lebih meningkatkan akurasi data Pemilu. Sosialisasi penerapan teknologi informasi dalam Pemilu diperlukan agar masyarakat familiar dengan teknologi Pemilu dan secara perlahan dapat menumbuhkan kepercyaan publik apabila suatu saat sistem pemilu elektronik diterapkan (e-counting maupun e-voting). Mr. Ronan tidak merekomendasikan penerapan teknologi Pemilu yang paling baik, karena semuanya tergantung dari kebijakan DPR, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu (KPU). Negara-negara yang pernah menggunakan sistem e-voting dan e-counting memiliki alasan yang berbeda-beda, bahkan di negaranya sendiri, Irlandia, pernah menerapkan e-voting tetapi kembali pada sistem pemberian suara manual. Pengalaman Pemilu di negaranya, Irlandia, yang menggunakan Sistem Pemilu PR-STV (Proportional Representation-Single Transferable Vote) kalau menggunakan proses penghitungan secara manual memerlukan waktu 6 (enam) hari sedangkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat diselesaikan dalam waktu 15 menit saja
Pada kesempatan penerimaan kunjngan ini, Ketua KPU Kota Bogor Drs. Undang Suryatna, M.Si.  menjelaskan bahwa apabila e-voting akan diterapakan maka data kependudukan sudah akurat dan seluruh warga negara sudah memiliki e-KTP serta tersedianya sumberdaya dan teknologi  yang dibutuhkan, selain itu untuk mendapatkan kepercayaan publik diperlukan audit teknologi perangkat e-voting di sebelum (pre) dan sesudah (post) pelaksanan Pemilu yang melibatkan peserta Pemilu dan lembag independen yang kompeten dalam bidang IT,  seperti perguruan tinggi dan sebagainya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa sosialisasi penerapan teknologi informasi dalam pemilihan (e-voting) sebaiknya harus sudah mulai dilakukan, misalnya alam pemilihan Ketua RT, Ketua RW, Ketua OSIS atau Ketua BEM, sehingga masyarakat mulai familiar dengan pemanfaatan teknologi dalam Pemilu.
Mr. Ronan datang ke Indonesia atas undangan IFES untuk menjadi pembicara  dalam suatu seminar yang akan diselenggarakan di Jakarta dimana ia akan menyampaikan hasil riset Pemilu yang pernah dilakukannya di berbagai negara.  Perbincangan yang berlangsung di ruang rapat KPU Kota Bogor  ini pun diakhiri dengan pemberian plakat dan foto bersama.

 

 

 

 

 

 

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP