Rabu, 12 Desember 2018

 

Kota Bogor - Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam) Bogor Selatan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah serta memberikan bimbingan teknis kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Bogor Selatan. Kegiatan bertempat di Bukit Gumati Resto Jalan Saleh Danasasmita No. 165, Lawanggintung, Bogor Selatan, Kota Bogor. Minggu (03/06/2018).

Ketua Panwascam Bogor Selatan Habibi Zaenal Arifin mengatakan, bimbingan teknis ini adalah awal pembekalan bagi PTPS sehingga mereka memahami apa yang menjadi tugas mereka.

"Karena tujuan kita adalah ingin ciptakan Pilkada yang bermartabat dan berkualitas sehingga nantinya kita mempunyai pemimpin yang berkualitas juga," ujar Habibi.

Anggota PTPS yang hadir, lanjut Habibi, sebanyak 325 orang yang mewakili setiap TPS di masing-masing kelurahan. Mereka harus bekerja penuh waktu sesuai dengan perundang-undangan dan apabila dari mereka ada yang melakukan pelanggaran etik secara langsung akan kami berikan sanksi pemecatan.

"Jika mereka ada yang mendukung salah satu calon, kami akan mendiskualifikasi mereka. Tetapi selama proses administrasi alhamdulillah tidak ditemukan satupun yang mendukung pasangan calon. Pada perekrutan kami libatkan PPL masing-masing dan kami tegaskan kepada mereka tidak ada simpatisan partai politik," jelasnya.

Habibi memaparkan, tugas inti PTPS adalah nanti waktu memasuki masa tenang. Mereka harus meyakinkan di TPS nya masing-masing tidak adalagi kampanye dan sebaran pasangan calon baik itu wali kota maupun gubernur.

"Nanti mereka harus memastikan penghitungan dan pemungutan suara itu harus berjalan dengan lancar. Dan kami berkomitmen bahwa C I Plano semua PTPS harus difoto dan disetorkan kepada kami untuk bukti bahwa tidak ada kecurangan dalam penghitungan pada Pilkada," pungkasnya. (Media Center)

 

Kota Bogor - Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor melaksanakan dialog dinamika politik sebagai tindak lanjut dari "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di Hotel Pangrango, Rabu (14/2).

Dalam kesempatan ini hadir Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Bogor Yustinus, Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu, Plt Walikota Bogor Usmar Hariman dan Komisioner KPAI Kota Bogor Sumedi.

Dalam dialog tersebut, Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu menyampaikan mekanisme dan jadwal kampanye yang akan dimulai pada 15 Februari 2018. KPU sendiri akan melaksanakan deklarasi damai serentak secara nasional pada 18 Februari 2018.

Berkaitan dengan politik uang, Bambang Wahyu mengatakan, mekanisme pencegahan politik uang sudah diakomodasi oleh KPU melalui Laporan Dana Kampanye yang wajib dipatuhi dan dilaporkan oleh paslon.

"Pembatasan dana kampanye secara substansial merupakan cara KPU untuk membatasi pengeluaran dan penerimaan uang oleh paslon. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan secara periodik ke KPU. KPU telah menyiapkan helpdesk untuk membantu paslon memberikan laporannya," ujar Bambang.

Sementara itu lanjut Bambang, dari sisi preventif politik yang melalui laporan dana kampanye ini diharapkan mampu membatasi pelanggaran politik uang oleh paslon.

Dalam konteks politisasi SARA pun KPU memiliki cara untuk mencegahnya. Salah satunya materi kampanye memuat visi, misi dan program paslon yang sebelumnya telah dilaporkan ke KPU sebagai syarat pencalonan.

"Jadi materi kampanye merupakan perluasan dari visi, misi dan program ini. Dengan demikian segala hal yang berbau SARA tidak mungkin ada dalam materi kampanye paslon jika mereka mengacu pada visi, misi dan programnya," pungkasnya. (Media Center KPU Kota Bogor)

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP