Jumat, 27 April 2018

61 HARI

Bogor (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat dan KPU setempat berencana menyiapkan perangkat pemungungutan suara elektronik atau electronic voting/e-voting sebagai salah satu upaya menciptakan pemilu yang efisien dan transparan.

Pembicaraan mengenai persiapan perangkat e-voting itu mencuat dalam pertemuan Komisioner KPU Kota Bogor bersama Wali Kota Bima Arya Sugiarto yang berlangsung di Balai Kota, Senin.

"Pertemuan dengan KPU banyak berbicara mengenai e-voting, kami ingin menyiapkan perangkatnya segera sehingga di masa depan pemilu sudah berlangsung secara elektronik," kata Bima.

Bima mengatakan, undang-undang terkait e-voting sudah tersedia sehingga memungkinkan pelaksanaan Pilkada oleh KPU dilakukan melalui pemungutan suara elektronik.

"Jadi kami minta KPU melakukan kajian analistik teknik untuk persiapan sistem e-voting ini, apa yang diperlukan dan bagaimana tahapannya," kata Bima.

Menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor dan KPU memiliki harapan yang sama di mana e-voting nantinya tidak hanya digunakan untuk pilkada, pileg maupun pilpres, tetapi juga bisa digunakan dalam proses pemilihan ketua LPM, ketua RT dan RW di tingkat bawah.

"Sangat penting bagi Pemerintah Kota Bogor menyerap aspirasi warga melalui pemilihan kepala daerah, jadi ketika nanti wali kota ingin menampung aspirasi dari warga terkait pemilihan bisa ditanyakan melalui voting," kata Bima.

Bima menambahkan, e-voting nantinya akan sangat berguna sebagai alat survei yang cepat di masyarakat yakni melalui pemungutan suara elektronik.

Wali Kota Bima minta KPU secepatnya menyiapkan kajian, sehingga dapat disiapkan anggarannya.

"Jika memungkinkan setelah dikaji dan dianggarkan, mudah-mudahan 2016 sudah bisa direalisasikan. Jika anggaran memungkinkan dibangun sistem ini, lebih cepat kita memilih dengan sistem elektronik," katanya.

KBRN, Bogor : Polres Bogor Kota memaparkan rencana pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dalam Rapat Koordinasi Muspida di Mapolresta Jl. Kapten Muslihat, Senin (26/5/2014). Rakor Muspida juga dihadiri Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, dan Ketua Panwaslu Kota Bogor Rudi Rohyadi, serta jajaran TNI/Polri.

Humas Polres Bogor Kota, Iptu Eka Mayasari menjelaskan, dalam rakor itu pihaknya memberikan gambaran peta kerawanan dan gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di wilayahnya. Selama berlangsungnya tahapan Pilpres di wilayah Kota Bogor, bisa saja terjadi gesekan antar-pendukung kandidat presiden dan wakilnya, sehingga aparat keamanan melakukan cegah tanggal dan deteksi dini.

"Dalam rakor ini menjabarkan potensi kerawanan sosial dan gangguan kamtibmas yang mungkin hadir saat tahapan Pilpres berlangsung. Saat ini saja sudah masuk dalam tahap deklarasi dukungan masyarakat dan warga Kota Bogor, jadi kita jaga adanya gesekan," ujarnya.

Menurut Iptu Eka Mayasari, jika terjadi tindakan gangguan keamanan, maka seluruh potensi kepolisian dan TNI siap digerakan untuk mengatasinya, agar Pilpres dapat berjalan aman dan kondusif hingga menghasilkan pimpinan baru Indonesia.

Selain itu, warga masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga kamtibmas dengan menghindari adanya tindakan provokasi yang bisa mengarah pada gangguan kamtibmas di Kota Bogor. (Sonni/HF)

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP