Rabu, 12 Desember 2018

 

Kota Bogor - Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor melaksanakan dialog dinamika politik sebagai tindak lanjut dari "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di Hotel Pangrango, Rabu (14/2).

Dalam kesempatan ini hadir Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Bogor Yustinus, Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu, Plt Walikota Bogor Usmar Hariman dan Komisioner KPAI Kota Bogor Sumedi.

Dalam dialog tersebut, Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu menyampaikan mekanisme dan jadwal kampanye yang akan dimulai pada 15 Februari 2018. KPU sendiri akan melaksanakan deklarasi damai serentak secara nasional pada 18 Februari 2018.

Berkaitan dengan politik uang, Bambang Wahyu mengatakan, mekanisme pencegahan politik uang sudah diakomodasi oleh KPU melalui Laporan Dana Kampanye yang wajib dipatuhi dan dilaporkan oleh paslon.

"Pembatasan dana kampanye secara substansial merupakan cara KPU untuk membatasi pengeluaran dan penerimaan uang oleh paslon. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan secara periodik ke KPU. KPU telah menyiapkan helpdesk untuk membantu paslon memberikan laporannya," ujar Bambang.

Sementara itu lanjut Bambang, dari sisi preventif politik yang melalui laporan dana kampanye ini diharapkan mampu membatasi pelanggaran politik uang oleh paslon.

Dalam konteks politisasi SARA pun KPU memiliki cara untuk mencegahnya. Salah satunya materi kampanye memuat visi, misi dan program paslon yang sebelumnya telah dilaporkan ke KPU sebagai syarat pencalonan.

"Jadi materi kampanye merupakan perluasan dari visi, misi dan program ini. Dengan demikian segala hal yang berbau SARA tidak mungkin ada dalam materi kampanye paslon jika mereka mengacu pada visi, misi dan programnya," pungkasnya. (Media Center KPU Kota Bogor)

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP