Sabtu, 20 Oktober 2018

 

 

 

 

Cikarang, kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, melakukan monitoring dan peninjauan langsung proses pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta putaran kedua, Kamis (23/03) ke PT. Gramedia jalan Angkasa Raya Cikarang Jawa Barat.

 

Ketua KPU Provinsi DKI, Sumarno sebelum meninjau mesin cetak surat suara menandatangani dummy surat suara yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat serta pasangan nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

 

Dalam keterangan persnya sumarno menjelaskan beberapa perbedaan surat suara putaran kedua dengan sebelumnya, dimana ukuran surat suara lebih kecil karena hanya memuat dua pasangan calon.

 

Surat suara yang dicetak juga sama dengan pemilihan pertama, dimana dilengkapi microteks sebagai pengaman. Selain itu, tambah Sumarno, surat suara dicetak lebih awal karena mempertimbangkan waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua yang baru akan dilakukan pada 6 April 2017 nanti dan jumlahnya mengikuti Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU Provinsi pada 21 Maret 2017 lalu yaitu 7.264.749 ditambah cadangan 2,5 persen.

 

“Sementara surat suara akan dicetak sejumlah DPS, dikarenakan penetapan DPT tingkat provinsi baru dilaksankan 6 April 2017, jika ada perubahan akan kita buatkan addendum,” ujar Sumarno.

 

KPU DKI menargetkan pengepakan selesai 29 Maret 2017, dan akan langsung dikirim ke seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disortir dan dilipat kemudian dibundel. Sedangkan satu bundel berisikan 25 surat suara dan didistribusikan ke 13.032 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah DKI Jakarta.

 

Sedangkan PT. Gramedia menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Polda, Polres dan Polsek untuk mengamankan pencetakan surat suara, petugas yang memasuki area pencetakan surat suara juga diberi tanda pengenal khusus serta dilarang membawa handphone atau kamera.

 

Anggota KPU RI, Arief Budiman, tampak hadir dalam monitoring, bersama-sama dengan Anggota KPU Provinsi DKI M. Fadlillah dan Betty Epsilon Idroos, kemudian perwakilan tim kampanye dari kedua pasangan calon, Bawaslu, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, BIN serta media cetak, elektronik dan online. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

 

 

 

 

 

 

Wakatobi, kpu.go.id – Pada tahun 2017 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai empat rencana kegiatan sebagai bagian membangun inovasi program partisipasi pemilih. Kegiatan tersebut adalah perencanaan program, jambore partisipasi masyarakat, optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP), dan evaluasi kegiatan parmas.

 

Program nasional terkait RPP ini menjadi evaluasi bagi daerah-daerah yang telah mendapatkan program RPP, dan dilakukan pendalaman yang disampaikan bersama KPU provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya dapat dijadikan acuan optimalisasi RPP.

 

Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas juga mengingatkan agar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak terjebak pada program semata dan hambatan anggaran. Program itu harus penuh inovasi dan persoalan anggaran itu bisa disiasati dengan inovasi tersebut.

 

“KPU provinsi juga harus memastikan kegiatan di KPU kabupaten/kota bisa berjalan semestinya, sehingga harus tetap dikontrol, baik jadwal pelaksanaannya, maupun bentuk kegiatannya,” tutur Sigit di depan peserta dari 34 KPU provinsi dalam diskusi Konsolidasi Nasional Program Partisipasi Masyarakat, Rabu (23/3) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

 

Bahkan kita juga bisa belajar dari KPU kabupaten/kota, tambah Sigit, terkait inovasi pendidikan pemilih yang mereka laksanakan. Ada program pembentukan pusat pendidikan pemilih, yaitu membentuk bangunannya, ada juga pengelolaan pusat pendidikan pemilih, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

 

Sigit juga menyampaikan, KPU telah mengajukan anggaran tambahan, apabila disetujui, KPU juga merancang gerakan masyarakat sadar demokrasi untuk daerah-daerah yang terkait program pilkada. Kemudian dirancang juga untuk survey melek politik, KPU telah melakukan diskusi dengan beberapa pakar untuk merumuskan bentuk alat ukur melek demokrasi, sehingga hasilnya untuk langkah-langkah strategis selanjutnya.

 

“Survey melek politik ini dibatasi pada masa tahapan pemilu, dengan tiga aspek dinilai, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Saat ini model desa melek politik sudah ada di Sleman Yogyakarta. KPU Kabupaten Sleman bekerjasama dengan UPN Yogyakarta yang mendapatkan dana hibah dari KemenristekDikti,” ujar Sigit.

 

Terkait Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPAM), Sigit menjelaskan melalui aplikasi ini dapat untuk menampung laporan menyeluruh kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan secara nasional, baik kegiatannya, pesertanya, orang-orangnya, dan hasilnya. Sistem ini juga sebagai bagian pertanggungjawaban KPU ke publik terkait kegiatan pendidikan pemilih. (Arf/red. FOTO KPU/Arf/Hupmas)

 

 

 

 

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP