Kamis, 19 Juli 2018

Terima Kasih Warga Kota Bogor atas Partisipasi dalam PILKADA SERENTAK 2018

 

 

 

 

 

Wakatobi, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai misi untuk menghadirkan daulat rakyat melalui pendidikan pemilih. Apabila pendidikan pemilih tersebut berhasil, maka masalah-masalah bisa dikurangi, dan manfaat demokrasi dari waktu ke waktu akan semakin besar.

 

Untuk itu perlunya terobosan dalam pendidikan pemilih untuk mencapai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5 persen. Apabila pendidikan pemilih dilakukan dengan hal yang sama, sudah dipraktekkan, tetapi tidak optimal, maka penting inovasi di dalamnya.

 

Penyelenggaraan Pemilu 2019 akan dilakukan serentak pemilu legislatif dan presiden, apabila target RPJMN tersebut terpenuhi, maka kehormatan KPU juga akan meningkat, dan ini kontribusi besar dari KPU seluruh Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Program Partisipasi Masyarakat (Parmas), Rabu (22/3) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

 

“Garis besar tujuan pendidikan pemilih adalah melek politik bagi pemilih. Kita harus tau indikator-indikatornya, kita harus mengukur setiap daerah terkait melek politik, dan cara apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut,” papar Sigit yang juga membidangi Divisi Pendidikan Pemilih di KPU RI.

 

KPU ingin pembebasan buta pemilu, buta politik, dan buta demokrasi, tambah Sigit. Untuk itu, program partisipasi masyarakat itu tidak hanya diukur dari kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga faktor lain. KPU juga telah memiliki Rumah Pintar Pemilu (RPP), dan RPP ini harus dioptimalkan. Saat ini sebanyak 63 persen dari 540 satker KPU seluruh Indonesia telah memilikinya RPP, tetapi target tahun 2019 semua bisa terpenuhi.

 

“KPU juga sedang membangun Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat atau sementara disingkat SIPAM. Sistem ini untuk merecord kegiatan pendidikan pemilih, mengintegrasikan program parmas, sehingga bisa diketahui berapa orang yang telah dilakukan pendidikan pemilih. Aplikasi ini mendukung kegiatan pendidikan pemilih yang transparan dan akuntable,” ujar Sigit.

 

Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono mengungkapkan kegiatan konsolnas ini menjadi strategis, karena pendidikan pemilih ini mencakup dua unsur, yaitu pilkada 2018 dan pemilu 2019. Untuk itu perlu konstruksi dan format dengan metode optimal yang harus dilaksanakan melalui gagasan-gagasan KPU provinsi seluruh Indonesia sebagai rekomendasi program parmas.

 

Kegiatan ini diikuti oleh 34 KPU Provinsi yang terdiri dari Komisioner KPU Provinsi Divisi Pendidikan Pemilih dan perwakilan dari Sekretariat KPU Provinsi. Kegiatan selama tiga hari ini dilaksanakan dengan agenda preview kegiatan partisipasi masyarakat tahun 2017. Kemudian kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi dan publikasi kepemiluan yang telah dilaksanakan KPU.

 

Selain itu, dilakukan juga pengukuran tingkat melek politik, strategi optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat pendidikan pemilih, dan penjabaran aplikasi sistem informasi partisipasi masyarakat. (Arf/red. FOTO/Arf/Hupmas)

 

 

 

 

 

Jakarta, kpu.go.id – Dalam sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pati Tahun 2017 yang dimohonkan oleh Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati) alias Aliansi Kotak Kosong Untuk Pati Yang Bermartabat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati diduga tidak memberikan pelayanan yang akomodatif kepada calon pemantau. Akibatnya calon pemantau tersebut tidak mengantongi ijin akreditasi dari KPU Kabupaten Pati pada Pilbup Pati 2017, Rabu (22/3).

 

Menjawab isu tersebut, Kuasa Hukum Pihak Termohon (KPU Kabupaten Pati) menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. 

 

Untuk memfasilitasi tahapan pendaftaran calon pemantau, KPU Kabupaten Pati sedari awal telah telah menyusun dan menetapkan pedoman teknis pemantau, tata cara pendaftaran, dan akreditasi pemantau dalam negeri, serta tata cara pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

 

KPU Kabupaten Pati juga telah melakukan sosialisasi mengenai pendaftaran pemantau Pilbup Pati 2017 dengan cara penayangan iklan melalui media massa televisi dan radio, termasuk mengumumkan pendaftaran tersebut melalui website KPU.

 

KPU Kabupaten Pati pun membuka forum konsultasi terkait syarat dan proses yang perlu dijalani oleh masyarakat yang hendak melakukan pemantauan Pilbup Pati 2017 secara resmi. Bahkan kuasa hukum KPU Kabupaten Pati, Umar Ma'ruf menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Pati juga telah menyampaikan hal itu kepada pihak pemohon.

 

“KPU Pati telah menyusun pedoman, melaksanakan sosialisasi dalam bentuk penayangan iklan pendaftaran pemantau Pilbup Pati 2017 di TV Cahaya, Radio Harbos FM, Radio PST FM, Radio Pas FM, Radio Pop FM, dan Radio Suara Pati FM. KPU juga sudah melaksanakan pengumuman pendaftaran pemantau web KPU Kabupaten Pati. Ketika membuka proses pendaftaran dan memberikan konsultasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pemantau, termasuk kepada pemohon,” kata Umar Ma’ruf.

 

Kuasa Hukum KPU Kabupaten Pati juga menjelaskan bahwa tidak benar pihak pemohon (Geram Pati) pernah datang ke kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau.

 

“Tidak benar pemohon pernah datang ke KPU Kabupaten Pati untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau,” ujar Umar.

 

Umar menyampaikan, Geram Pati memang pernah datang ke kantor KPU, tetapi tidak dalam kapasitas mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pilbup Pati 2017. Melainkan sebatas konsultasi dan pemberitahuan mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye.

 

“Yang benar pemohon datang untuk berkonsultasi dan pemberitahuan terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kampanye dan keberadaan saksi untuk kotak kosong sebagaimana pemohon tulis dalam buku tamu,” lanjut dia.

 

Sejak dibukanya masa pendaftaran hingga ditutupnya masa pendaftaran pemantau tersebut, Umar menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Pati tidak menerima satupun calon pemantau yang mendaftarkan diri.

 

“Sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran pemantau, tidak ada lembaga pemantau dalam negeri yang mendaftar,” jelas Umar.

 

Oleh karena itu, kuasa hukum KPU Kabupaten Pati berpandangan bahwa Geram Pati sebagai pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hasil pemilihan. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 3, Ayat 1 Huruf D Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2016.

 

“Syarat pemantau yang bisa menjadi pemohon dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati/walikota adalah pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar, dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, Geram Pati bukan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pati untuk Pilbup Pati 2017,” katanya. (rap/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

 

 

 

 

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP