Selasa, 23 Januari 2018

154 HARI

 

Wakatobi, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Konsolidasi (Rakon) Nasional Program Partisipasi Masyarakat (Parmas), Rabu (22/3) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diikuti oleh 34 KPU Provinsi yang terdiri Komisioner KPU Provinsi Divisi Pendidikan Pemilih dan perwakilan dari Sekretariat KPU Provinsi.

Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas yang hadir memimpin rombongan begitu sampai di Bandara Matohara Wakatobi disambut tarian selamat datang sesuai budaya lokal Wakatobi. Turut mendampingi Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono beserta panitia dari Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI.

Kegiatan selama tiga hari ini dilaksanakan dengan agenda preview kegiatan partisipasi masyarakat tahun 2017. Kemudian kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi dan publikasi kepemiluan yang telah dilaksanakan KPU.

Selain itu, dilakukan juga pengukuran tingkat melek politik, strategi optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat pendidikan pemilih, dan penjabaran aplikasi sistem informasi pendidikan pemilih.

Kegiatan yang dilaksanakan di daerah wisata kepulauan ini juga dapat untuk mengenalkan potensi wisata bahari di Wakatobi, mengingat peserta rakon ini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. (Arf/red. FOTO/Arf/Hupmas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta.kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura mengklarifikasi dalil-dalil pemohon dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kota Jayapura. Sidang perkara No. 48/PHP.KOT-XV/2017 tersebut digelar Selasa (21/3) siang di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang PHP Kada yang dihadiri oleh Komisioner KPU Ida Budhiati tersebut, menurut kuasa hukum termohon (KPU Kota Jayapura), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pemantau harus terdaftar dan terakreditasi oleh KPU. Faktanya, Pemohon adalah lembaga pemantau pemilihan yang tidak terdaftar dan terakreditasi oleh KPU Kota Jayapura.

"Pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan ini dan tidak memenuhi ketentuan ini," ungkap Kuasa Hukum termohon.

Gugatan peselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 diajukan oleh Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI). Dalam gugatannya, pemohon keberatan dengan keputusan KPU Kota Jayapura tentang penetapan calon tunggal serta adanya ketidaknetralan dan tidak profesionalnya KPU serta keterlibatan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengarahkan pemilih. 

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk melakukan pilkada ulang yang dimulai dari penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

Kuasa Hukum juga mengungkapkan, terkait perselisihan penetapan paslon adalah merupakan kewenangan panitia pengawas pemnilu dan Pengadilan tinggi tata Usaha Negara (PT TUN). 

Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/3), kembali menggelar sidang perselisihan hasil Pemilihan Tahun 2017. Agenda sidang masih mendengarkan jawaban dari pihak termohon, mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, serta pengesahan alat bukti. (ook/red. FOTO KPU:ook/Hupmas)

 

 

 

 

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP