Sabtu, 20 Oktober 2018

 

Jakarta, kpu.go.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah melakukan penilaian, dan hasilnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian kementerian/lembaga negara meningkat akuntabilitas kinerjanya, dari semula peringkat nilainya CC, naik menjadi B.

KemenPANRB menilai KPU telah melakukan banyak perbaikan-perbaikan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Perbaikan positif itu antara lain perencanaan kinerja, rencana strategis (renstra), pengukuran kinerja sesuai pedoman, dan pelaporan kinerja sudah baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Arif Rahman Hakim pada acara purna bakti anggota KPU periode 2012-2017 dan peningkatan konsolidasi organisasi, Selasa (11/4) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. Selain itu, kegiatan ini juga pelepasan bagi Kepala Biro Logistik dan umum yang juga memasuki masa purna bakti.

Hadir pada acara tersebut seluruh keluarga besar KPU, yaitu Komisioner KPU RI yang baru periode 2017-2022, Komisioner KPU RI periode-periode sebelumnya, pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU RI baik yang masih aktif maupun sudah purna bakti, serta KPU provinsi yang hadir pada acara tersebut.

“Terkait reformasi birokrasi, pelayanan publik di sekretariat KPU meningkat juga, dari semula nilainya dibawah 60, sekarang sudah mendekati 70. Hal tersebut didukung oleh adanya pelayanan informasi PPID di seluruh satker KPU, integritas organisasi, penataan SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan peraturan perundangan,” tutur Arif.

Saat ini sudah banyak capaian-capaian kinerja, tambah Arif, dan semua sudah sesuai dengan renstra. Bahkan saat ini untuk menduduki jabatan struktural sudah sangat obyektif dengan adanya assessment. Konsekuensi positifnya, KemenPANRB juga menyetujui kenaikan tunjangan kinerja bagi KPU.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada KPU periode 2012-2017 yang telah bekerja sangat baik dan telah menanamkan dasar-dasar organisasi yang baik juga bagi kita semua. Banyak yang menilai periode ini penuh kesuksesan, dan ini awal yang baik bagi KPU baru periode 2017-2022,” ujar Arif.

Arif juga mengucapkan selamat datang kepada Komisioner KPU RI periode 2017-2022, dan selaku Sekjen KPU RI, Arif menyatakan bahwa seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI siap memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh Komisioner KPU RI periode 2017-2022. (Arf/red. Foto KPU/Dosen/Humas)

 

 

 

 

 

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012 – 2017 mempunyai tujuh pilar inovasi sebagai penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam buku sebagai pertanggungjawaban kinerja KPU. Buku tersebut berjudul Inovasi Pemilu, mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang.

Buku Inovasi Pemilu tersebut diluncurkan bersamaan dengan buku Pemilu dalam Foto, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014, dan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, Senin (10/4) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.

Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa buku tersebut adalah buku pertama yang ditulis diantara kelima buku yang diluncurkan tersebut. Hal itu karena harus ada transfer knowledge dan transfer inovasi untuk periode mendatang.

“Inovasi tersebut adalah inovasi menjaga kemandirian, transparansi, pendekatan hukum progresif, membangun pemilih inklusif, early voting, teknologi informasi, dan menggalang partisipasi pemilih,” tutur Sigit yang juga akan mengakhiri masa tugasnya di KPU RI.

Sigit juga menjelaskan, menjaga kemandirian itu menjadi roh KPU, seperti halnya orang sakit, sehebat apapun orang tersebut, tak akan ada gunanya. Untuk itu kemandirian KPU menjadi bermakna, karena menjadi pondasi penting. Kemudian transparansi, KPU melakukan upload C1 dari TPS ke laman KPU, sehingga semua pihak bisa mengkasesnya.

Terkait pendekatan hukum progresif, Sigit memberi contoh soal keterwakilan perempuan 30 persen. Ketika UU mengamanahkan 30 persen keterwakilan perempuan, aktualisasinya KPU membuat regulasi setiap partai dalam harus ada keterwakilan perempuan dalam setiap 3 urutan calon anggota legislatif, begitu juga bagi kepengurusan partai politik (parpol) dan diperbolehkannya memilih menggunakan KTP pada Pemilu Presiden 2014.

“Membangun pemilih inklusif, itu salah satunya dengan aksesible bagi penyandang disabilitas, bagaimana memfasilitasi sebaik mungkin di TPS. Early voting, ini pemilihan lebih awal di luar negeri saat pemilihan legislatif dan presiden 2014, harapannya untuk meningkatkan partisipasi publik di luar negeri,” ujar Sigit dalam selayang pandang peluncuran buku tersebut.

Mengenai teknologi informasi, Sigit juga menjelaskan KPU mulai modernisasi dengan sistem informasi, seperti adanya Sipol, Sidalih, Silog, Silon, dan sistem informasi lainnnya. Kemudian terakhir menggalang partisipasi pemilih, kalau sebelumnya banyak kerjasama dengan organisasi masyarakat (ormas), KPU sekarang terjun langsung ke masyarakat.

Buku-buku ini diterbitkan oleh KPU periode 2012 – 2017 sebagai bagian dari menuliskan prasasti sejarah. Selama lima tahun ini, KPU telah menerbitkan lebih dari 60 buku. Ada detail-detail pada lima buku ini yang tidak terdapat di buku-buku lain. Buku ini menjelaskan bagaimana cara KPU periode 2012 – 2017 dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. (Arf/red. Foto KPU/Dosen/Humas)

 

 

 

 

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP