Selasa, 23 Januari 2018

154 HARI

 

 

 

 

Karanganyar.Kpu.go.id – bertempat di Halaman Kantor KPU  Kab. karanganyar, Anggota KPU RI, Ida Budhiati meresmikan pusat pendidikan pemilih,  Rumah Pintar Pemilu Intanpari, Rabu (29/3). Pada acara peresmian ini dihadiri juga oleh Bupati Karanganyar dan jajarannya, anggota KPU Prov. Jawa Tengah, anggota KPU se Solo Raya, perwakilan partai politik, ormas serta LSM.

 

Nama Intanpari merupakan kependekan dari Informasi Tentang Pemilu dan Demokrasi. Diharapkan melalui Rumah Pintar Pemilu ini akan muncul generasi yang diharapkan mampu menjadi pemilih cerdas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

 

Dalam sambutannya Ida bercerita mengenai sejarah terbentuknya Rumah Pintar Pemilu. Menilik ke belakang, cikal bakal Rumah Pintar Pemilu (RPP) dimulai oleh anggota KPU periode 2001-2007 yakni dengan mendirikan perpustakaan dan media center yang bertujuan sebagai pusat layanan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi. Selanjutnya KPU melakukan studi banding ke Australia (AEC) dan dipandang perlu untuk mendirikan pusat informasi yang lebih komprehensif melalui pembangunan pusat pendidikan pemilih "RPP".

 

RPP mulai berdiri pada tahun 2015 dengan pilot project di 9 Provinsi dan 18 Kab/Kota. Melalui RPP masyarakat akan difasilitasi oleh KPU untuk belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu, salah satunya tentang sejarah pemilu, baik pemilu tingkat nasional ataupun lokal, ujar Ida lagi.

 

Salah satu keunggulan yang ditonjolkan oleh RPP Intanpari adalah keberadaan anjungan digital berbasis web yang menyediakan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi. Rangkaian acara peresmian secara simbolis diakhiri dengan pemukulan gong, penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. (Ich1/YNK/foto).

 

 

 

 

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berusaha mengembangkan kompetensi akademik pegawai KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satunya dengan adanya beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. KPU ingin program studi kepemiluan bisa terus berkembang di Indonesia.

 

Tujuan beasiswa ini untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, dan berdimensi strategis.

 

Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI menginginkan adanya perubahan yang positif bagi pegawai KPU dengan peningkatan kompetensi tersebut. Masa kerja kesekretariatan di KPU berbeda dengan komisioner KPU yang hanya lima tahun, untuk itu kesekretariatan KPU harus terus berkembang dalam estafet penyelenggaraan pemilu.

 

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro SDM Setjen KPU RI Lucky Firnandi Majanto pada kegiatan sosialisasi Program Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Senin (27/3) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.

 

“Sasaran kita adalah PNS organik KPU, di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena PNS organik KPU lah yang akan meneruskan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke depan. Kami benar-benar ingin ada perubahan, sehinggga anggaran pembinaan kepegawaian kami alihkan untuk support beasiswa ini,” tutur Lucky dihadapan pegawai setjen KPU RI.

 

Lucky juga menambahkan, untuk program beasiswa S2 tahun 2017 ini Universitas Indonesia (UI) telah bergabung. Saat ini ada 10 universitas di seluruh Indonesia, yaitu UI (Depok), UGM (Yogyakarta), Unpad (Bandung), Unand (Padang, Unila (Lampung), Unair (Surabaya), Unhas (Makassar), Unsrat (Manado), Undana (Kupang, dan Uncen (Jayapura).

 

Alokasi pada tahun 2017 ini 125 orang batch III. Selain harus PNS organik, persyaratannya usia maksimal 37 tahun atau 42 tahun bagi yang berasal dari daerah tertinggal, terluar, dan terpencil pangkal/golongan minimal III.b atau III.a dengan masa kerja 2 tahun, IPK 3.00 dan melampirkan surat rekomendasi pimpinan. Bagi yang sudah bergelar S2, tidak diperkenankan untuk melamar.

 

Persyaratan IPK juga bisa minimal 2.75 atau kurang, apabila telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Syarat lainnya yaitu mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional, menguasai tugas fungsi unit kerja dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, serta tidak terlibat aktivitas yang melanggar hukum atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan pancasila.

Periode pendaftaran secara online di website KPU tanggal 1 – 31 Maret 2017. Penelitian administrasi tanggal 3 – 4 April 2017, pengumuman hasil penelitian administrasi 5 April 2017, dan seleksi wawancara di KPU tanggal 10 – 21 April 2017. Untuk pendaftaran dan seleksi akademik di universitas disesuaikan jadwal di kampus tersebut. (Arf/red. FOTO KPU/Arf/Hupmas)

JDIH

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP