Selasa, 07 Juli 2020
Komisioner KPU Kota Bogor, Dr. Bambang Wahyu

Oleh: Dr. Bambang Wahyu

Lahirnya Perpu No. 2 tahun 2020 dengan asumsi pilkada serentak lanjutan tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sesungguhnya menakar sebuah harapan untuk menata ulang relevansi dunia politik dengan kenyataan sosial ekonomi. Enigma politik sudah semakin melupakan keintimannya dengan ide kesejahteraan dan keadilan serta sistem nilai kolektif sosial budaya. Setidaknya hal ini menjadi momen mengujicoba sejauhmana manajemen krisis diberlakukan secara presisi atau seberapa besar derajat demokrasi elektoral menipiskan jurang antara yang memilih dan yang dipilih.

Ketika banyak negara di bulan Mei telah melonggarkan kebijakan karantina wilayah dan membuka akses publik dengan alasan menata ulang stabilitas ekonomi, Indonesia pun melihat peluang itu karena semakin lama diberlakukan, kebijakan karantina akan membawa dampak besar bagi perekonomian, krisis pangan, dan krisis kemanusiaan.

Sebagai negara berkembang yang masih melihat politik sebagai “pintu gerbang” menuju kondisi sejahtera, pemilihan kepala daerah adalah sekian cara untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan untuk menopang pembangunan nasional. Minimal neraca pendapatan fiskal daerah berkontribusi positif terhadap perekonomian negara.

Dua negara yang telah melaksanakan pemilu di tengah paparan pandemi Covid-19 adalah pilkada di Queensland tanggal 28 Maret 2020 dan pileg di Korea Selatan tanggal 14 April 2020. Derajat demokrasi di negara maju tidak banyak berkutat dengan kesadaran partisipasi karena angka “melek politik” yang tinggi mempengaruhi persepsi publik tentang pemilu/pilkada. Mereka juga tidak berhadapan dengan pendataan pemilih yang ruwet karena sistem data kependudukan yang sudah rapi dan integral. Ekspektasi politik kandidat pun telah mengalami proses seleksi yang ketat sebelum maju menjadi pelayan publik.

Kita tidak bisa membandingkannya secara utuh mengingat situasi “demokrasi belum matang” (immature democracy) di negara ini. Sudah terbayang serangkaian kesulitan yang dihadapi terkait tahapan pemuktahiran data pemilih, persiapan logistik, kesiapan kandidat, kampanye, atau tata cara pemungutan suara yang masih mengharuskan pertemuan tatap muka dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Belum lagi tergerusnya keuangan negara untuk penanganan pandemi.

Demokrasi kita adalah keramaian dan pilkada hampir identik dengan perayaan hari besar agama karena ada konsentrasi massa dan distribusi logistik tinggi. Jika semua elemen bergerak akan muncul demand and supply. Ini berarti pasar bergerak positif dan petumbuhan ekonomi dinamis. Permintaan dan penawaran barang-jasa terkait pelaksanaan pilkada sedikit banyak memberi stimulan dan mendongkrak kebekuan pasar selama pandemi.

Tantangan Pilkada Lanjutan 2020

Terlepas dari situasi extraordinary pelaksanaan pilkada serentak lanjutan bulan Desember 2020, sistem nilai pemilih cerdas, peserta berkualitas, dan penyelenggara berintegritas tetap diutamakan. Walau demikian, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi.

Pertama, keuangan daerah. Semua provinsi dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada sudah mengesahkan NPHD sebagai hibah khusus pilkada. Tapi pandemi Covid-19 membuyarkan konsentrasi keuangan daerah yang berakibat langsung pada ketersediaan anggaran tahapan pilkada. Sampai akhir tahun 2020 dan awal 2021, konsentrasi keuangan daerah masih dipengaruhi kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu langkah-langkah restrukturisasi dan rasionalisasi anggaran dengan efisiensi adalah conditio in terminis.

Restrukturisasi anggaran memiliki konsekuensi perubahan regulasi tapi dalam situasi seperti ini langkah paling rasional adalah mengatur ulang estimasi anggaran pada beberapa tahapan seperti metode kampanye, pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK), metode sosialisasi dan bahan sosialisasi, serta biaya pengamanan.

Kedua, kandidat. Ada yang mengatakan petahana selalu diuntungkan karena titik berangkat yang lebih dulu. Tapi pandemi Covid-19 membuat kompetisi pilkada lebih fairness. Petahana yang tidak memiliki kebijakan dalam penangan pandemi Covid-19 atau tidak berpihak pada publik dengan sendirinya akan tergerus karena publik telah merasakan kepemimpinannya bermanfaat atau tidak. Ini membuka peluang bagi kandidat baru yang lebih siap bertarung dengan kebijakan pro rakyat dan memiliki formula pemecahan masalah.

Demokrasi elektoral ini belum bisa diungsikan ke ranah digital, sementara beberapa tahapan pencalonan berkaitan dengan pengumpulan massa. Selain itu ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua orang. Ini menjadi tantangan bagi kandidat dan partai politik pengusung untuk segera beradaptasi dengan situasi ini. Critical point justru bagi kandidat perseorangan karena ada verifikasi aktual dukungan politik dan pemeriksaan kesehatan. Verifikasi faktual walaupun dengan metode sampling bertentangan dengan protokol kesehatan. Di samping itu, belum ada regulasi yang mengatur dan memutuskan apabila dalam pemeriksaan kesehatan ada calon paslon yang terpapar Covid-19.

Ketiga, penyelenggara dan protokol kesehatan. Tahapan, program, dan jadwal diikat oleh waktu pelaksanaan. Awal katastrop Covid-19 sudah mengganggu pelaksanaan pelantikan penyelenggara ad hoc karena protokol kesehatan. Dalam tata kerjanya, penyelenggara ad hoc eks Pemilu 2019 masih memiliki pengalaman dan kompetensi. Jika regulasi tidak banyak berubah, tata kerjanya relatif sama.

Yang agak krusial barangkali dalam tahapan pemuktahiran data pemilih, distribusi logistik, dan pelaksanaan tungsura. Pemuktahiran data pemilih berkenaan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Walaupun KPU sudah memiliki daftar pemilih Pemilu 2019 berikut Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan potensi pemilih baru tapi migrasi penduduk pasca Lebaran berpotensi “mengacaukan” data pemilih. Sementara koordinasi dengan instansi terkait belum bisa maksimal dilakukan. Apalagi warga binaan di lapas mengalami pengurangan jumlah.

Pemuktahiran daftar pemilih berkaitan langsung dengan distribusi logistik pemilu dalam konteks ketepatan jumlah dan jenis. Untuk menjamin kelangsungan distribusi logistik, ada baiknya jumlah TPS Pemilu 2019 dipertahankan. Selain spiritnya sudah meng-cover TPS akses juga lebih mudah mengidentifikasi pengurangan dan penambahan jumalh daftar pemilihnya.

Selain itu, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, memberi pemahaman kepada pemilih tentang urgensi pilkada dan protokol kesehatan juga penting. Himbauan atau ajakan memberikan hak suara di TPS disertai dengan pelaksanaan SOP protokol kesehatan, terutama dalam denah TPS yang tidak membuat antrian dan tetap memperhatikan physical distancing.

Keempat, preferensi pemilih. Ini tantangan paling nyata dari penyelenggaraan pilkada 2020 karena salah satu indikator suksesnya hajat ini adalah tingkat partisipasi pemilih. Jika partisipasi tinggi, berpengaruh pada legitimasi politik kepala daerah.

Paparan pandemi Covid-19 mempengaruhi persepsi pemilih terhadap institusi politik. Pemilih mengalami langsung kesulitan ekonomi dan akan menaruh harapan pada kandidat untuk menanggulanginya. Juga terjadi ketidakpuasan pemilih terhadap kinerja pemerintah pusat, daerah, dan partai politik dalam menangani pandemi ini serta perbaikan taraf hidup mereka. Jika sampai menjelang hari pemungutan suara tidak ada perbaikan ekonomi, respons pemilih terhadap pilkada akan negatif dan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi.

Kondisi ini juga membuka pemahaman baru tentang perilaku pemilih. Apakah ketokohan kandidat masih relevan dengan kecenderungan memilih? Atau rasionalitas pemilih melahirkan figur-figur profesional sebagai problem solver?.

At least, KPU dan Bawaslu harus membangun spirit yang sama untuk menyelenggarakan pilkada lanjutan yang berkualitas dan berpijak pada regulasi di tengah katastrop pandemi Covid-19. Dari kesamaan perspektif ini, terselip satu harapan kualitas demokrasi elektoral ini tetap terjaga dan tidak menjadi medan penyebaran pandemi Covid-19 lebih luas [   ].

Link