Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Kamis, 09 Mei 2021
Trend Partisipasi Pemilih Pasca Pemilu: Tantangan Pilkada 2020
Administrator   06 Oktober 2020  

Oleh: Dr. Bambang Wahyu

(Komisioner KPU Kota Bogor)

Transfer konflik dari publik ke wakilnya dalam pemilu belum sepenuhnya disadari. Pasca Pemilu 2019, publik masih berupaya mendaur dan menata platform sosialnya. Persoalan ini berimbas pada pelaksanaan Pilkada 2020 tanggal 23 September 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) terutama dengan tingkat partisipasi pemilih. Perbandingan yang relatif sama untuk mengidentifikasi partisipasi pemilih adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dengan Pilkada, dengan alasan kemudahan publik mengenal paslon, surat suara yang sederhana, dan dukungan dari parpol. Walapun ada perbedaan perilaku pemilih dalam setiap pemilu tapi pilkada sebagai manifestasi demokrasi lokal juga menekankan legitimasi moral para kepala daerah yang terpilih melalui peningkatan partisipasi.

 

Kemungkinan Turnout

Pergerakan linier tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sangat tinggi mencapai angka 81,97 persen. Jauh melampaui Pemilu 2014 sebesar 69,58 persen. Pada Pemilu 2009 dan 2004 hanya dikisaran 72,56 persen dan 79,76 persen. Hasil yang diperoleh di tingkat lokal pun hampir sama. Yang dikhawatirkan banyak pihak tentu saja angka ini merupakan puncak partisipasi pemilih, yang selanjutnya bergerak turun. Tingginya kompetisi dan pemberitaan massif di media nasional menjadi faktor peningkatan drastis partisipasi pemilih. Apalagi publik telah memiliki pilihan jauh hari sebelum pencoblosan. Penyelenggara Pilkada 2020 dihadapkan pada angka krusial ini. Minimal mempertahankan tingkat partisipasi sesuai dengan konteks lokalnya.

Trend penurunan partisipasi pemilih terlihat pada penyelenggaran Pilkada pasca Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, angka partisipasi sebesar 75,11 persen. Pilkada 2015 sebesar 69,2 persen. Penurunan ini sangat tajam. Pada Pilkada 2017 dan 2018 sebesar 74,5 persen dan 73,24 persen. Berdasarkan situasi ini, penurunan angka partisipasi tidak lagi berkaitan dengan variabel atau faktor penyebab partisipasi politik dalam textbook ilmu politik dan kepemiluan. Karakteristik lokal daerah sangat mempengaruhi penurunan angka partisipasi dari pemilu ke pilkada. Misalnya aspek ketokohan dan elitisme politik yang berjarak dengan publik sehingga publik tidak merasakan dampak signifikan dari kepentingan memilih. Begitu juga dengan ketidaktahuan publik terhadap urgensi pilkada sebagai keterlibatan pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup mereka.

Kondisi yang sama terlihat di Jawa Barat. Pilkada 2020 di Jawa Barat dilaksanakan oleh 8 kabupaten/kota. Keunikan dan kompleksitas Jawa Barat menyangkut jumlah pemilih terbesar di Indonesia dan tipologi sosio-demografis masyarakatnya. Jawa Barat memiliki beragam tipologi sosial: homogen-heterogen, pedalaman-pesisir, urban-rural, dan masyarakat adat. Angka partisipasi pada Pemilu 2019 meningkat menjadi 82,57 persen dengan jumlah pemilih 34.610.297 dan yang menggunakan hak pilih sebesar 27.476.079. Persentase angka partisipasi pemilu ini menjadi standar partisipasi pilkada di Jawa Barat. Pada pemilu 2014, jumlah pemilih mencapai 33.045.082 dengan tingkat partisipasi 72,60 persen. Angka ini juga mengalami penurunan signifikan pada Pilkada 2015 menjadi 60 persen. Pada Pilkada 2017 dan 2018 sebesar 71,43 persen dan 71,24 persen. Dalam skala nasional dan di Jawa Barat, rata-rata pilkada yang dilaksanakan 1 tahun pasca Pemilu mengalami penurunan partisipasi yang tajam. Ini menjadi sinyalemen penyelenggara pilkada untuk menjaga ritma partisipasi pemilih.

Dalam persepsi publik, politik dan pemilu/pilkada adalah ritual 5 tahunan dan momentum elit politik lokal memperebutkan kekuasaan. Momentum itu ephoria sesaat yang akan kembali normal setelah ada pemenangnya. Jadi yang dominan adalah faktor ketidaktahuan publik terhadap urgensi pilkada bagi peningkatan kualitas hidup mereka atau kualitas pelayanan publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masyarakat rural dengan akses informasi terbatas tapi juga masyarakat sub urban yang “sibuk” dengan aktivitas kesehariannya. Survei Indikator Politik Indonesia Desember-Januari 2019 di Jawa Barat terhadap persepsi publik tentang perbaikan kondisi ekonomi terlihat 47 persen menjawab “sedang”, kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan tahun lalu sebanyak 46 persen menjawab “tidak ada perubahan”, kondisi ekonomi nasional yang sekarang dibanding tahun lalu sebanyak 43 persen menjawab “tidak ada perubahan”.

 

Tantangan Pilkada 2020

Peran media sangat signifikan dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu. Mereka menjadi secondary definer realitas politik dan kepemiluan (Indrawan, 2015). Dalam konteks positif, media menyediakan pengetahuan, menyusun framing pilihan politik, dan mengggiring kecenderungan publik untuk menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilu 2019, setiap hari media nasional dan lokal (elektronik, cetak, daring) menyajikan pernak-pernik pemilu dalam semua aspeknya. Publik mengamati dan mempelajari sistem pemilu dan pelaksanaan tahapannya. Sajian ini mempengaruhi pengetahuan, kesadaran, dan perilaku pemilih. Publik relatif telah memiliki pilihan politik. Bagaimana dengan Pilkada 2020? Media nasional hanya menyajikan sesekali tentangnya. Perannya banyak diambilalih oleh media lokal. Persoalannya, media lokal mengalami keterbatasan dana untuk mempublikasikan informasi tentang pilkada. Pemberitaannya sangat bergantung dari kerja sama dengan KPU dan stakeholder pemilu. Dalam beberapa kasus, debat publik pasangan calon kepala daerah di stasiun TV swasta nasional tidak menaikkan rating penonton. Selain itu, jam penayangan di luar primetime tidak memberikan efek bagi penonton di daerah. Sementara untuk stasiun TV daerah, kualitas siarannya tidak menarik dan tidak dijangkau semua orang di daerah bersangkutan. Jadi dalam pilkada, peran media tidak selalu sama di masing-masing daerah. Pada beberapa daerah yang keberadaan medianya minim, sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menyebarluaskan informasi ini. Atas dasar itu, KPU harus mencari metode lain yang efektif untuk meningkatkan kehadiran pemilih di TPS.

Dalam konteks penggunaan media sosial, sejauhmana efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih? Analisis IDEA tahun 2015 tentang Increasing Youth Participation throughout the Electoral Cycle menyebutkan walaupun banyak generasi muda yang menggunakan medsos tapi tidak berkorelasi dengan respons terhadap informasi kepemiluan. Platform sosial belum sepenuhnya tertarik pada informasi kepemiluan yang disebarkan kecuali yang menyentuh langsung kepentingan mereka. Tentu saja pertimbangan tipologi dan platform sosial harus diikutsertakan dalam konteks ini mengingat semakin luas coverage dan intensitas sebaran informasi kepemiluan semakin mempengaruhi persepsi publik. Survei Indikator Politik Indonesia bulan Desember-Januari 2019 di Jawa Barat melihat media elektronik TV masih dominan sebagai sumber berita sosial politik dengan angka 47 persen yang menonton setiap hari. 

Persoalan lain yang mengganggu kinerja KPU adalah public trust yang rendah. Dalam setiap hajat pilkada dan pemilu, publik selalu mempertanyakan integritas dan independensi penyelenggara. Dengan beberapa kasus amoral dan integritas penyelenggara, sinisme (cynicism) publik cenderung menyamaratakan semuanya. Untungnya political trust dari peserta pilkada atau pemilu masih terjaga. Salah satu cara untuk memperbaiki public trust ini adalah transparansi tata kelola kepemiluan, memperkuat komitmen integritas penyelenggara sampai badan ad hoc, mempertegas komitmen dengan peserta pilkada dan stakeholder untuk menjaga kualitas demokrasi lokal, serta menyajikan dan menyosialisasikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada ke publik. Tidak hanya dalam bentuk alat dan bahan sosialisasi statis atau di laman KPU tapi juga dalam setiap kesempatan bertemu dengan publik sehingga publik mengetahui proses administrasi kepemiluan pra dan pasca hari pemungutan suara. Penyelenggara dapat merubah paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik terhadap informasi pemilu dan pilkada.

Yang tidak kalah krusial adalah pendidikan politik oleh peserta pemilu (paslon, parpol) dan pemerintah daerah. Pendidikan politik berpengaruh langsung pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik tentang politik dan pemilu. Minimal dilakukan pada konstituennya secara berkala. Harapan publik, elit politik dan parpol tidak berjarak dengan mereka sebagai wakil yang telah dipilih. Begitu juga dengan peran pemerintah (dan pemerintah daerah) sebagai pelayan publik. UU No 7/2017 menyebutkan peningkatan partisipasi dan sosialisasi pemilu/pilkada juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Minimal ada kesejajaran dengan yang telah dilakukan oleh unsur civil society dalam peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik tentang demokrasi dan kepemiluan. KPU melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyisir kelompok-kelompok strategis termasuk pra pemilih.

Bagi penyelenggara, yang urgen adalah timing pelaksanaan sosialisasi. Pengaturan waktu yang tepat dan tidak menumpuk menjelang hari pemungutan suara sangat penting. Di sini terlihat penyelenggaraan pilkada atau pemilu bukan administrasi an sich tapi berkaitan juga dengan peningkatan kualitas demokrasi. Dalam konteks inilah, kegiatan sosialisasi menjadi tanggung jawab moral penyelenggara karena berhubungan langsung dengan pengetahuan dan kesadaran politik pemilih. Jika salah satu indikator suksesnya pilkada atau pemilu ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih maka soliditas penyelenggara untuk melaksanakan seluruh tahapan, jadwal, dan program adalah kuncinya.

 

Baca :  PERWIRA Cianjur Ajak Pemilih Pemula dan Perempuan Melek Politik

Menimbang Cara Yang Telah Dilakukan

Jika menilik pada psikologi pemilih, penurunan partisipasi pemilih disebabkan 3 faktor (Klingemann, 2009: 86), yaitu: Pertama, karena tidak ingin. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh sinisme terhadap pilkada atau pemilu. Pada masyarakat urban yang relatif “melek politik” dan sejahtera tapi rendah literasi kepemiluan sering beranggapan pilkada atau pemilu tidak memberi efek bagi kehidupan mereka. Proses registrasi pemilih yang kompleks semakin membuat apatisme menggunakan hak pilihnya. Kedua, karena tidak bisa. Faktor ini lebih disebabkan kesibukan bekerja atau aktivitas lain. Libur nasional pada hari pemungutan suara malah digunakan untuk aktivitas lain. Ketiga, karena tidak tahu. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang memberitahu tanggal dan hari pelaksanaan pemungutan suara. Biasanya terjadi pada masyarakat rural yang terbatas akses informasinya. Bisa saja pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya berpotensi tidak memilih jika tidak diinformasikan. Ragam faktor ini mengakibatkan anomali pemilih yang secara umum dihadapi oleh penyelenggara pemilu.

KPU telah menetapkan beragam strategi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Yang harus dirubah adalah cara berpikir bahwa kegiatan-kegiatan ini hanya sebatas seremonial menggugurkan kewajiban saja. Setiap pelaksanaan kegiatan harus terukur (measurable) dan berdampak luas pada pengetahuan pemilih serta keterlibatannya menggunakan hak pilih. Penyelenggara tidak bisa memaksa publik untuk memahami urgensi pilkada berikut pernak-pernik prosesnya karena publik bertindak berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasarkan apa yang objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan konstruk sosial politik terhadap apa yang dialami. Atas dasar itu, mendekatkan pemilih dengan manfaat pilkada adalah keniscayaan dalam kegiatan sosialisasi. Minimal memberi rasionalitas pilkada bagi kehidupan sosial di masa yang akan datang.

Kita tidak bisa menyalahkan realitas politik manakala paslon yang maju tidak berkualitas dan kurang karismatik karena hak politik mereka untuk mencalonkan diri. Penyelenggara pemilu atau pilkada hanya melakukan verifikasi administratif. Prinsip kesetaraan politik ini tidak dapat dilanggar karena telah menjadi konsensus demokrasi prosedural. Kajian-kajian akademis tentang hubungan apatisme pemilih dengan pemimpin yang tidak berkualitas lebih mengacu pada upaya memperkuat posisi demokrasi substansial.

Strategi sosialisasi baru dapat dilakukan setelah ada studi kelayakan terlebih dulu. Mapping wilayah yang rendah partisipasinya berdasarkan Pemilu 2019 menjadi starting point untuk menentukan wilayah mana yang menjadi sasaran utama sosialisasi. Dengan demikian, dapat memaksimalkan peran dan fungsi badan ad hoc, aparatur wilayah, relawan demokrasi atau civil societyAt least, konteks lokal sangat mempengaruhi model dan strategi kegiatan sosialisasi. Berpikir dan bertindak seturut kearifan lokal akan lebih mudah dicerna dan diterima.

 

Daftar Pustaka

Indrawan, Jerry “Media dan Pilkada: Antara Independensi dan Konstruksi Atas Realitas” dalam Jurnal Etika dan Pemilu. Vol. 1 No. 4 Desember 2015

Klingemann, Hans-Dieter (ed). The Comparative Study of Electoral Systems. NY: Oxford UP, 2009

Hasil Survei

Indikator Politik Indonesia “Elektoral Menjelang Pilpres dan Pileg Serentak 2019 di Provinsi Jawa Barat” 30 Desember-5 Januari 2019

International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), “Increasing Youth Participation throughout the Electoral Cycle” 2016

Bahan Sosialisasi
Tautan
Terbaru dari Twitter
Hari ini : 29
Bulan ini : 1176
Tahun ini : 16774
Anda pengunjung ya ke - : 30140
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
Hubungi Kami
Melaui Whatsapp