Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Kamis, 09 Mei 2021
Mendayung di Antara Dua Karang
Administrator   06 Oktober 2020  

Oleh: Dr. Bambang Wahyu

(Komisioner KPU Kota Bogor)

Ian Shapiro dalam The Moral Foundations of Politics (2003: 225) mengatakan “… dalam demokrasi yang kompetitif, mengekalkan perbedaan nilai dan kepentingan bermakna bahwa dalam politik selalu ada orang yang berinisiatif menghilangkan dan mengaburkan kebenaran”. Pernyataan ini menggambarkan selalu ada anomali dalam demokrasi dari personal-personal yang berusaha mengambil keuntungan sesaat. Persoalan ini yang kemudian dilihat sebagai tantangan integritas bagi lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.

Hari ini masalah integritas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) banyak mendapat sorotan publik pasca Pemilu 2019 dan menghadapi pemilu dan pilkada selanjutnya. Integritas sebagai penyelenggara negara dalam bidang kepemiluan dan penguatan nilai-nilai demokrasi tidak hanya berkaitan dengan niat baik tapi juga pembentukan karakter melalui prokreasi keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. Integritas dipahami sebagai kualitas perilaku individu atau organisasi yang sesuai dengan norma, standar, dan aturan moral yang diterima oleh publik (Haryatmoko, 2011: 72). Sebagai kategori moral, integritas tidak bersifat taken for granted tapi melalui pembiasaan perilaku baik dan penumbuhan kesadaran etis untuk mempertimbangkan tindakan dan putusannya. Kategori moral ini baru terlihat ketika individu atau organisasi itu bersinggungan dengan kepentingan sosial politik, yaitu sejauhmana kompetensi etis mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusannya.

Definisi dan implementasi prinsip integritas berbeda-beda ukurannya dalam setiap lembaga. Bagi lembaga penyelenggara pemilu, integritas adalah independensi. Bagi partai politik, integritas merupakan loyalitas terhadap ideologi partai, begitu juga dengan lembaga lainnya. Tapi persoalan yang mendasar ketika prinsip integritas itu dihadapkan pada konsfigurasi kepentingan dan relasi positioning individu dan lembaga tersebut. Kondisi inilah yang mengakibatkan lembaga penyelenggara pemilu mendayung di antara dua karang, antara keadilan sosial dan harapan demokrasi, antara kepentingan publik dan positioning-nya terhadap pemerintah. Posisi ambigu dalam tensi konflik kepercayaan dan penguatan nilai-nilai demokrasi selalu menempatkan lembaga penyelenggara pemilu pada situasi yang rumit ketika dihadapkan pada masalah integritas. 

Antara Public Trust dan Political Trust

Negara demokratis mendesain “masyarakat politik” (political society) di mana publik berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Misalnya desentralisasi kekuasaan pada masa Presiden KH. Abdurahman Wahid dengan membentuk lembaga pemerintah non departemen. Salah satunya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu yang demokratis sebagai proses reguler pergantian kekuasaan dan penguatan sistem presidensiil di Indonesia.

Sebagai institusi politik, lembaga penyelenggara pemilu adalah bagian dari pemerintah. Tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik tapi juga wajib menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks ini, ia berhubungan dengan publik sebagai pemilih, peserta pemilu (pasangan calon dan parpol), serta pemerintah. Hubungan ini menghasilkan derajat kepercayaan yang berbeda, yaitu kepercayaan publik (public trust) dari pemilih dan kepercayaan politik (political trust) dari peserta pemilu dan pemerintah.

Ekspektasi publik terhadap pelaksanaan pemilu yang jurdil dan demokratis menghasilkan public trust. Lembaga penyelenggara pemilu pun berupaya melayani kepentingan publik terkait dengan ini melalui perlindungan hak pilih, transparansi pelaksanaan tahapan, pelayanan informasi publik, sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan penguatan nilai demokrasi. Lemahnya integritas dalam hal ini akan memicu rendahnya public trust dan ketidakpercayaan dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Publik berhak menilai pelaksanaan pemilu dan eksistensi lembaga penyelenggara pemilu walaupun penilaian (assesment) itu belum memiliki variabel yang presisi. Biasanya didasarkan secara dominan melalui subjektivitas media. Cara lain untuk meningkatkan public trust publik adalah mengikutsertakannya dalam rangkaian proses kepemiluan entah sebagai pemantau, menjadi penyelenggara ad hoc, atau menjadi unsur civil society yang menyoliasisasikan pemilu. Dengan demikian, publik mengalami sendiri manajemen dan administrasi kepemiluan berikut kompleksitas pelaksanaannya.

Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu juga berusaha meningkatkan political trust dari stakeholder pemilu seperti pemerintah dan peserta pemilu. Pada tahap perencanaan tahapan pemilu, keterlibatan stakeholder pemilu ini merupakan kunci sukses pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal pemilu baik dari ketersediaan anggaran, kesiapan dukungan kebijakan dan regulasi, pemuktahiran data pemilih, dan sosialisasinya. Di sini bisa muncul konflik kepentingan karena lembaga penyelenggara pemilu harus menyesuaikan dengan ekspektasi stakeholder pemilu ini dan kontrol politik dari pemerintah. Dalam political trust, variabel penilaiannya adalah kepentingan politik, sistem politik yang dianut, serta kinerja institusi politik. Maka tidak aneh manakala banyak publik menyangsikan independensi lembaga penyelenggara pemilu dalam hajat pilkada. Apalagi jika petahana masih mencalonkan diri.

Prinsip integritas dalam konteks ini menyangkut positioning lembaga penyelenggara pemilu dalam mengafirmasi profesionalitas dan kompetensi dalam melaksanakan pemilu. Kompetensi etis menjadi bingkai kompetensi elektoral. Dengan kata lain, kompetensi etis mendeterminasi profesionalitas dan independensi langkah-langkah teknis penyelenggara dalam melaksanakan tahapan, program, dan jadwal pemilu.

Antara Penguatan Nilai Demokrasi dan Keadilan Sosial

Dalam Democratic Justice (1999), Ian Shapiro membahas hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial. Penguatan nilai demokrasi seharusnya mempromosikan keadilan sosial melalui rumusan bersama tentang “kebaikan sosial” (social goods), pemecahan masalahnya, serta menginjeksi prinsip keadilan itu dalam politik. Shapiro menginginkan demokrasi yang kompetitif (competitive democracy) memberi harapan bagi publik untuk menjangkau keadilan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, terbentuknya sistem pemerintahan yang kuat pasca pemilu ditransformasi pada kekuatan sosial untuk mensejahterakan publik sehingga nilai-nilai demokrasi tidak berkutat di ranah politik tapi menjadi kekuatan bersama untuk merubah kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Dengan demikian, wacana demokrasi tidak hanya in dalam kontestasi pemilu saja tapi menjadi common sense dan narasi dalam kebijakan semua bidang.

Tujuan pemilu di Indonesia adalah memperkuat posisi lembaga negara (eksekutif dan legislatif). Konsolidasi demokrasi setelah masa transisi masih terpolarisasi oleh semangat konservatisme dalam kekuasaan. Kapasitas negara masih rentan dengan pembusukan politik terutama dalam pelayanan publik, supremasi hukum, dan penataan institusi sosial ekonomi. Penguatan lembaga negara bertujuan menjamin pelaksanaan konsolidasi demokrasi itu dengan model demokrasi yang tepat. Misalnya mendamaikan antara demokrasi liberal (yang ditandai dengan pemilu, partai politik, dan parlemen) dengan identitas nasional dan lokal yang masih dipertahankan (prinsip keharmonisan sosial, penghormatan, toleransi, serta konsensus sosial).

Amartya Sen dalam Development as Freedom (2000: 147-148) mengingatkan kita semua tentang interkoneksi antara kebebasan politik dengan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Interkoneksi ini tidak hanya tentang instrumen solusi pemecahan masalah ekonomi tapi juga langkah-langkah konstruktif seperti (1) ketersediaan barang kebutuhan dasar yang langsung dirasakan publik, (2) peran instrumental untuk mendengar aspirasi publik, dan (3) peran konstruktif untuk mengonseptualisasi beragam kebutuhan publik.

Sistem elektoral yang menghasilkan penguatan nilai demokrasi dan keadilan sosial adalah harapan publik yang sering dilupakan. Pemilu atau pilkada tidak berhenti pada pengumuman pemenangnya tapi bagaimana kekuasaan baru itu mewujudkan ekspektasi publik. Harapan publik terhadap outcome pemilu dalam pengaturan kehidupan yang lebih baik (Peffley dan Rohrschneider, 2014: 181). Sistem elektoral mendudukkan demokrasi dan pembangunan dalam satu frekuensi yang sama. Integritas politisi di parlemen dan kepala daerah diuji dalam situasi ini, yaitu mendesain dan mengonstruksi keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang benar-benar dapat dinikmati oleh publik secara merata.

Daftar Pustaka

Haryatmoko, Etika Publik. Jakarta: Gramedia, 2011

Peffley, Mark and Robert Rohrschneider ‘The Multiple Based of Democratic Support: Procedural Representation and Govermental Outputs’ dalam Jacques Thomassen (ed.). Elections and Democracy. Michigan: Oxford UP, 2014

Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 2000

Shapiro, Ian. Democratic Justice. New Haven&London: Yale UP, 1999

Shapiro, Ian. The Moral Foundations of Politics. New Haven&London: Yale UP, 2003

 
Bahan Sosialisasi
Tautan
Terbaru dari Twitter
Hari ini : 32
Bulan ini : 1179
Tahun ini : 16777
Anda pengunjung ya ke - : 30143
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
Hubungi Kami
Melaui Whatsapp