Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Kamis, 09 Mei 2021
Kepercayaan Publik dan Penyelenggara Pemilu
Administrator   06 Oktober 2020  

Oleh: Dr. Bambang Wahyu

Dalam demokrasi, public and political trust merupakan perluasan dari konsep kedaulatan rakyat. Kepercayaan ini dibentuk oleh situasi karena penilaian publik bergantung dari apa yang mereka alami, pahami, dan peroleh. Lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) adalah organisasi publik yang membutuhkan public and political trust itu. Tulisan ini berusaha melihat public and political trust itu sebagai masalah nilai dalam kaitannya dengan memahami posisi lembaga penyelenggara pemilu dalam kontrol politik di Indonesia.

Kepercayaan Publik dan Kepercayaan Politis Dalam Demokrasi

Public trust berdasarkan Wrightsman dan Rotter (dalam Paliszkiewicz dalam Kozuch, et.al, 2018: 10) merupakan karakter personal yang merefleksikan harapan pada umumnya untuk percaya pada orang lain baik sebagai individu atau institusi. Public trust muncul karena individu atau institusi lain itu memiliki kompetensi, kebaikan, integritas, atau kejujuran. Dalam konteks organisasi publik, keberadaan dan tugasnya berurusan dengan kebutuhan publik seperti memberi pelayanan dan benefit (Kozuch dalam Kozuch, et.al, 2018: 27) sehingga kinerjanya membutuhkan pengawasan dan kepercayaan publik. Dengan public trust memudahkan cara berkoordinasi dengan pihak lain, akan meningkatkan performa organisasi, serta terhindar dari konflik. Berdasarkan penjelasan ini, lembaga penyelenggara negara merupakan pelayan publik karena diberi mandat untuk melangsungkan segala urusan publik.

Tahun 1970, Joseph Sax menulis sebuah artikel mengenai judicial supervision tentang keputusan pemerintah AS dalam hal alokasi sumber daya alam. Sejak itu regulasi mengatur pembatasan kepemilikan pribadi atas sumber daya alam dan mekanisme pemerintah dalam memanfaatkannya (Araiza, 1997). Artikel ini kemudian dikenal dengan “Doktrin Kepercayaan Publik” (Public Trust Doctrine). Pemikiran Sax menggugah kesadaran publik tentang regulasi perlindungan sumber daya alam dan lingkungan baik di level komunitas, nasional, dan internasional. John Hart Ely (1980) kemudian memperluas gagasan Sax ke ranah politik dengan mengujicoba sejauhmana kekuasaan politik berlangsung demokratis dan menguntungkan publik. Pemikiran ini di kemudian hari dikenal dengan “Klausul Perlindungan Kesetaraan” (Equal Protection Clause) dalam demokrasi. Dewasa ini, konsep Sax dan Ely dijadikan rujukan terkait penguatan posisi publik berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Sax sendiri mengatakan public trust merupakan media bagi proses demokratisasi, yaitu jaminan atas pertimbangan public trust dalam pengambilan keputusan politik. Sementara pada Ely, adanya jaminan partisipasi publik dalam proses demokrasi yang berkaitan dengan hajat hidup mereka.

Peralihan public trust dari tata kelola sumber daya ekonomi menuju demokrasi memberikan koordinat lebih luas bagi keterlibatan publik dalam menentukan kebijakan. Relasinya ditentukan oleh kontrol politik bukan kontrol pasar (Kozuch dalam Kozuch, et.al, 2018: 28). Hubungannya menjadi relasi antagonisme antara pengambil kebijakan (pemerintah, legislatif) dengan publik. Antagonisme bukan bidah dalam demokrasi. Dalam relasi antagonisme, ada partisi sosial yang menghalangi subordinasi publik oleh kebijakan dan vice versa. Dari perspektif psikologi politik, relasi antagonisme itu berkenaan dengan dua faktor ekspektasi publik, yaitu: (1) Publik harus menumbuhkan sikap toleransi terhadap pelbagai partisipasi dalam politik dan (2) Publik dapat berpartisipasi melalui pengembangan cara mereka sendiri (Sullivan dan Transue, 1999). Yang pertama, semua pihak dapat memberi konstribusi membangun atmosfer demokrasi yang konstruktif. Ini penting karena demokrasi merupakan ikhtiar bersama membangun relasi politik yang dinamis, termasuk peran politik kelompok marjinal. Semakin banyak pihak yang terlibat semakin meningkat political trust-nya. Yang kedua, menstimulus, memberi kesempatan yang luas, dan menyediakan media bagi keterlibatan publik dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan demokrasi sesuai dengan ekspektasi publik. Dengan kata lain, kesadaran publik untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi menjadi cara meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas demokrasi karena demokrasi mensakralkan partisipasi publik. Mantra suci ini dilakukan dengan memberi kesempatan luas untuk mengekspreasikan ide-ide bernas, sikap, nilai, orientasi politik dalam pengembangan demokrasi. Toleransi terhadap perbedaan pilihan dan orientasi politik menjadi intisari dari demokratisasi. Inisiasi stakeholder demokrasi untuk menyusun pilar penyokong (underpinning) demokrasi ini akan menumbuhkan kepercayaan publik.

 

Dalam demokrasi, kepercayaan publik mewujud dalam kepercayaan politis (political trust). Kepercayaan politis terkait dengan penilaian publik atas kinerja dan kebijakan lembaga penyelenggara negara yang menyebabkan lembaga itu dapat dipercaya seperti kredibilitas, kompetensi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Ini menjadi komponen kunci berfungsinya sistem pemerintahan demokratis. Bahkan legitimasi ideologis suatu pemerintahan bergantung dari stabilitas dalam political trust warga negaranya. Political trust berpengaruh pada partisipasi dan sikap politik. Partisipasi dalam mendukung program pembangunan dan penerimaan terhadap kebijakan memudahkan jalan bagi institusi pemerintah melangsungkan roda pemerintahan dan mengantisipasi anomali. Dalam demokrasi representatif, political trust ini dilangsungkan dalam pemilihan umum ketika memilih wakil rakyat untuk menyusun dan menjalankan public trust. Tapi banyak faktor yang menentukan tingkat political trust ini pada demokrasi representatif. Penguatan demokrasi substansial dan partisipasi publik menyusun antagonisme sosial politik melalui “ikatan kewarganegaraan” (civic engagement) dapat menjadi cara memelihara kepercayaan politik (Newton, 2001).

Kenneth Newton (2001) berangkat dari kepercayaan sosial (social trust) untuk menganalisis political trust. Social trust lebih ditentukan oleh tipologi sosial berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan status sosialnya. Anggota masyarakat yang sejahtera, berpendidikan, dan “melek politik” memiliki kepercayaan relatif tinggi terhadap kondisi sosial. Sementara political trust lebih acak dan cenderung tidak ditentukan oleh variabel yang sama. Political trust lebih dikondisikan oleh ukuran kepentingan politik, sistem politik yang berkembang, serta kinerja lembaga politik terutama parlemen. Political trust bersifat tidak langsung. Masyarakat mengembangkan kepercayaan itu melalui media (Newton, 2001). Pemahaman publik tentang partisipasi politik, kompromi politik, kesejahteraan publik, toleransi, atau eksistensi lembaga politik bergantung dari akumulasi pemberitaan media. Hal ini menjadi “modal politik” (political capital) dalam membangun political trust. Tidak bisa dipungkiri de facto pemberitaan yang massif pada Pemilu 2019 berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi publik menggunakan hak pilihnya, meningkatnya kesadaran politik untuk terlibat dalam proses pemilu.

Kepercayaan Politik dan Pemilu

Nicholas Kerr dan Anna Luhrmann dalam “Public Trust in Election: the Role of Election Administration Autonomy and Media Freedom” (2016) menulis tentang political distrust pada penyelenggaraan Pemilu 2007 di Nigeria. Publik mempertanyakan independensi Maurice Iwu, pimpinan EMB (Electoral Management Body) atau lembaga penyelenggara pemilu Nigeria dan menuduhnya berpihak pada People Democratic Party. Publik Nigeria menuntut reformasi sistem kepemiluan dan proses hukum terhadap EMB. Publik mengetahui skandal ini dari pemberitaan media. Media menstrukturkan political trust publik terhadap proses pemilu dan hasilnya. Dengan kata lain, cara bagi publik menentukan pilihan politiknya bergantung dari akumulasi pemberitaan media.

Situasi ini relatif sama di Indonesia. Public and political trust disituasikan oleh media. Keterbukaan informasi untuk publik, sosialisasi tahapan, jadwal dan program pemilu, serta manajemen tata kelola pemilu yang profesional, mandiri, dan berintegritas diperoleh melalui media. Individu yang well-educated atau mengalami langsung penyelenggaraan pemilu sangat sedikit. Berbagai pernyataan stakeholder pemilu dan suara oposisi juga dilangsungkan melalui media, sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:

Infografis Kepercayaan Publik dan Penyelenggara Pemilu
Infografis Election Management

Banyaknya skandal korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara (politisi dan aparatur pemerintah) mempengaruhi political trust publik terhadap institusi politik dan realitas politik (Bowler dan Karp, 2004). Skandal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap komisioner KPU RI, WS bersama dengan sejumlah anggota partai politik pemenang Pemilu 2019 di awal tahun 2020 ini memberi multiplier-effect terhadap lembaga penyelenggara pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Publik tidak terlalu peduli dengan rangkaian penyebab situasi itu tapi mengekspresikan sikap sinisme (cynicism) ke institusi yang bersangkutan. Beragam prejudice yang mengarah pada konteks pembenaran dari akumulasi ketidakpercayaan (distrust) publik selama ini. Publik mencari pembenaran terhadap asumsi mereka dari media dan mereduksi kepercayaannya pada lembaga itu. Penilaian publik ini tidak banyak ditentukan oleh pengetahuan yang proporsional tapi lebih ke arah emosional. Dengan kata lain, ekspektasi publik atas penyelenggara negara sangat besar sehingga skandal tidak dapat mereka terima apapun alasannya. Publik sangat sulit membedakan skandal itu dalam konteks individu atau lembaga. Jika individu yang melakukannya maka lembaganya pun terkena dampak.

 

Sejumlah penelitian terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia tahun 2019 menunjukkan indikator positif. Penelitian SMRC menyebutkan 69 persen masyarakat Indonesia percaya bahwa Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara jujur dan adil. Penelitian LIPI bulan April – Mei 2019 menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang besar terhadap penyelenggaraan pemilu. Di tingkat regional mencapai angka 91,2 persen dan nasional 74,7 persen. Tren positif kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu ini meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Tapi menghadapi pemilihan kepala daerah 2020 secara serentak di beberapa daerah di Indonesia, KPU menghadapi skandal besar terkait independensi dan integritas pimpinannya.

Terlepas dari hasil penelitian tersebut, dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu berhubungan dengan rendahnya public and political trust ke lembaga penyelenggara. Mudah sekali satu persoalan kecil “dipelintir” menjadi konsumsi politik yang sangat besar. Penelitian Kerr dan Luhrmann (2016) di atas mengasumsikan semakin bebas media melakukan pemberitaan semakin tinggi public trust yang muncul. Asumsi ini sebenarnya relatif tidak terjadi di Indonesia karena public trust tidak hanya dibentuk oleh media mainstream tapi oleh berbagai media sosial. Public distrust terhadap lembaga penyelenggara pemilu sering muncul dalam “perbincangan” publik di media sosial yang kemudian membentuk opini negatif. Rendahnya literasi publik tentang politik dan regulasi juga membentuk opini negatif sehingga sering dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Kompleksitas masalah politik dalam demokrasi yang sedang berkembang menyebabkan political distrust terhadap semua lembaga penyelenggara negara saling berkaitan. Kejadian pada satu lembaga mempengaruhi persepsi publik terhadap lembaga yang lain. Kondisi ini berbeda dengan pernyataan Kerr dan Luhrmann (2016) bahwa public trust terhadap lembaga penyelenggara pemilu berdampak pada eksistensi legitimasi lembaga legislatif dan pemerintah.

Di Indonesia, public and political trust berbeda pada masing-masing lembaga. Penyelenggaraan pemilu yang jurdil tidak mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja lembaga legislatif. Seakan-akan sudah ada stigma terhadap parpol yang taken for granted walaupun tidak selamanya. Ini terlihat dari dukungan politik terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dengan dukungan politik terhadap parpol peserta pemilu. Jika didesain pemilu yang terpisah, jumlah partisipasinya akan berbeda. Oleh sebab itu, lembaga penyelenggara pemilu selalu berhadapan dengan public distrust dalam melaksanakan tahapan, program, dan jadwal pemilu. Untuk itu dibangunlah indikator minimal kesuksesan penyelenggaraannya melalui proseduralisme, yaitu (a) tingkat partisipasi dan (b) pelaksanaan tahapan dan jadwal yang tepat waktu.

Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebagai Organisasi Publik

Mengembalikan marwah dan political trust lembaga penyelenggara pemilu menjadi agenda utama hari ini berhadapan dengan pemilihan kepala daerah 2020. Tingkat political trust yang turun drastis dikhawatirkan dapat menurunkan angka partisipasi. Tentu saja angka partisipasi yang rendah akan mempengaruhi legitimasi moral para kepala daerah di mata publik. Reformasi birokrasi di lembaga penyelenggara pemilu menjadi kata kunci dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar pada aspek organisasi, tata laksana organisasi, dan SDM nya. Bukan hanya narasi politik tapi mewujud dalam implementasi kinerjanya. Sebagaimana disebutkan oleh Kozuch di atas, yang mengontrol kinerja lembaga penyelenggara pemilu adalah realitas politik. Tugasnya untuk memberikan pemahaman demokrasi, pendidikan pemilih, kesadaran memilih beriringan dengan melaksanakan tahapan, jadwal, dan program pemilu. Kontrol politik ini mengharuskan keterbukaan (openness) karena kinerja organisasi ini harus kompatibel dengan kebutuhan publik (pemilih). Semakin luas sebaran publik yang membutuhkan, semakin tinggi implementasi tata kerjanya.

 

Administrasi kepemiluan memang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu tapi dalam prosesnya melibatkan stakeholder pemilu (pemerintah, kepolisian, lembaga legislatif, publik, media, dan pemantau) yang masing-masing mem-framing sejauhmana pelaksanaan itu berkesesuaian dengan regulasi. Political trust dari stakeholder pemilu merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemilu. Sebagai organisasi publik, interaksi lembaga penyelenggara pemilu dengan stakeholder pemilu sangat kompleks. Tensitas persaingan calon, konflik kepentingan karena sumber dana, luas wilayah kerja dan perbedaan sosial budaya publik mempengaruhi kinerjanya (Kozuch dalam Kozuch, et.al, 2018: 28). Dengan kata lain, tugasnya melampaui semua ekspektasi tersebut. Tidak boleh disederhanakan apalagi menyangkut hak publik dan kebaikan bersama dalam demokrasi. Masih menurut Kozuch, eksistensi lembaga publik (seperti lembaga penyelenggara pemilu) harus bersifat inklusif, tidak boleh dimiliki sendiri, mengatur mekanisme kontrol bersama lembaga lain, dan menjamin tercapainya tujuan bersama. Lembaga ini harus mampu merekonsiliasi beragam tujuan yang diinginkan oleh stakeholder-nya, menyeimbangkan pengaruh stakeholder, serta menyelesaikan konflik yang bermunculan. Konsekuensi bekerja pada ranah publik adalah kemampuan menyeimbangkan tujuan lembaga ini dengan tujuan stakeholder serta mengikutsertakan kepentingan publik.

Dalam negara hukum, regulasi menata mekanisme lembaga penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tugasnya. Regulasi merupakan frame of reference yang tidak dapat disangsikan. Tapi dalam implementasinya, lembaga ini sering berhadapan dengan situasi unik yang belum di-cover oleh regulasi itu terutama menyangkut pelayanan kepentingan publik. Menghadapi situasi seperti itu ada beberapa kriteria nilai yang dapat dijalankan, yaitu (1) lembaga penyelenggara pemilu menakar kepentingan publik, yaitu nilai-nilai sosial yang berkembang. Diversifikasi program dan jenis pelayanan yang berbeda sesuai kebutuhan publik; (2) lembaga ini berhadapan dengan kompleksitas lingkungan sosial, politik, ekonomi yang sedang berkembang dan tidak stabil serta public and political trust yang berbeda-beda dari para stakeholder. Fokus pada tujuan organisasi sesuai dengan amanat regulasi dapat menjadi strategi; (3) proses pengambilan keputusan yang formalistik akan menjamin legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga; (4) menjalankan model pemberdayaan, kolaborasi, dan partisipasi baik secara internal maupun eksternal.

Penulis adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor

 

Daftar Pustaka
Araiza, William D. “Democracy, Distrust and the Public Trust: Process-Based Constitutional Theory, the Public Trust Doctrine and the Search for a Substantive Environmental Value” 1997 dalam :https://brooklynworks.brooklaw.edu/faculty
Ely, John Hart. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review. Cambridge, Mass: Harvard UP, 1980
Sullivan, J.L and J.E Transue “The Psychological Underpinnings of Democracy: A Selected Review of Research on Political Tolerance, Interpersonal Trust and Social Capital” 1999 Annu.Rev.Psychol.1999.50:625–50
Newton, Kenneth. “Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy” dalam International Political Science Review 2001, vol. 22 No 2
Bowler, Shaun and Jeffrey A. Karp “Politicians, Scandals and Trust in Government” dalam Political Behaviour Vol. 26 No. 3 September 2004
Kerr, Nicholas and Anna Luhrmann “Public Trust in Election: the Role of Election Administration Autonomy and Media Freedom” Working Paper series 2016:36 V-Dem Department of Political Science University of Gothenburg September 2016
Kozuch, Barbara, et,al (ed.). Managing Public Trust. London: MacMillan&Palgrave, 2018

Bahan Sosialisasi
Tautan
Terbaru dari Twitter
Hari ini : 28
Bulan ini : 1175
Tahun ini : 16773
Anda pengunjung ya ke - : 30139
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
Hubungi Kami
Melaui Whatsapp