Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Kamis, 09 Mei 2021
Demokrasi dalam Pendulum Negara, Masyarakat Sipil, dan Pasar
Administrator   06 Oktober 2020  

Oleh: Dr. Bambang Wahyu

(Komisioner KPU Kota Bogor)

Ko-eksistensi negara, masyarakat sipil, dan pasar tidak selalu setara. Terkadang muncul relasi dominasi ketika konsfigurasinya mengarah pada opresi negara yang membatasi aktivitas publik dan ekonomi atau sebaliknya muncul hegemoni pasar atas kekuasaan politik. Pada bulan Oktober 2017, Pontificial Academy of Social Sciences (PASS) di Vatikan merasa perlu membahasnya dengan tema Changing Relation Among Market, State and Civil Society. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bentuk kerjasama baru antara pasar, negara, dan masyarakat sipil dalam peningkatan nilai keadilan sosial, kebaikan global dan kemuliaan manusia. Kita dapat membayangkan konsfigurasi negara, masyarakat sipil, dan pasar ini dalam “ayunan bandul” (pendulum swing) antara faktor politik, sosial, dan ekonomi dengan “menyelipkan” variabel demokrasi. Logikanya, (a) demokrasi akan berkualitas dan semakin berkembang manakala negara mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola kekuasaan politiknya, (b) demokrasi pun akan tumbuh subur jika masyarakat sipil diberdayakan sebagai penyeimbang kekuasaan negara, dan (c) demokrasi yang berkualitas akan menggerakkan mekanisme pasar.

 

Masyarakat Sipil, Negara, dan Pasar

Masyarakat sipil, menurut Ernest Gellner (1994), adalah kumpulan dari beragam  institusi non-pemerintah, sebagai kekuatan penyeimbang negara. Masyarakat sipil tidak menghalangi negara untuk menjalankan perannya sebagai stabilisator keamanan dan arbitrator kepentingan. Negara merupakan penampakan (state of appaerance) politik warga negara. Kekuasaan politiknya adalah hasil konsensus yang memberinya wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pemerintah untuk mencapai nilai kesejahteraan dan keadilan.  Adapun pasar merupakan institusi yang menyelenggarakan pemenuhan permintaan dan penawaran melalui interaksi penjual dan pembeli dengan harga sebagai instrumen pengaturnya. Pasar bisa dibentuk oleh negara untuk menginisiasi kesejahteraan sosial. Pada masyarakat kapitalis, intervensi negara dalam pasar diminimalisir. 

Pemisahan antara negara, masyarakat sipil, dan pasar bermula dari gejolak politik pada akhir abad 18 dan permulaan abad 19 melawan rezim otoritarianisme di Eropa Timur dan Amerika Latin, yang kemudian menjadi gerakan menyelamatkan demokrasi dan prosesnya di Eropa Barat melawan konstelasi ekonomi pasar dan hegemoni negara (Hein Jessen, 2017). Dalam asumsi demokrasi liberal, masyarakat sipil secara normatif menjadi ruang komunikasi, voluntarisme, serta lokus demokratisasi yang harus dilindungi dari pengaruh persaingan pasar dan hegemoni kekuasaan (Arato&Cohen, 1994). Masyarakat demokratis adalah ruang publik yang memiliki positioning bebas mengembangkan interaksi sosial yang dinamis. Konjungtur masyarakat sipil berbeda dengan realitas politik dan ekonomi. Negara mengembangkan masyarakat politik (political society) sebagai antonim masyarakat sipil, sama halnya perbedaan “yang politis” (the political ) dan “yang ekonomi” (the economic) oleh mekanisme pasar. 

Di samping itu, paradigma pembangunan pada era 1960-1970-an terpusat pada negara sebagai aktor (Leach, 2016). Negara-negara post-kolonial mewacanakan a state developmentalism untuk mendukung pemerintah yang telah merdeka melalui perencanaan, modernisasi dan alih teknologi, menuju negara modern dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang stabil. Negara menerapkan ideologi teknokratis dalam pertumbuhan ekonomi. Pasar hanya menjadi pasar tradisional sementara hukum suply-demand dilakukan oleh negara. Keberadaan World Bank mengubah konstelasi dominasi negara. Melalui bantuan pembangunan (development aid) pada dunia ketiga, World Bank mensyaratkan liberalisme pasar, reformasi ekonomi, dan penyelasaran struktural (structural adjusment) hubungan negara dan pasar. Dalam asumsi World Bank, pasar terlibat aktif dalam proses pembangunan terutama dalam penyediaan barang kebutuhan dan jasa, angkatan kerja, pajak, dan pertumbuhan ekonomi. Swa-regulasi (self-regulation) pasar tanpa intervensi negara memberi multiplier-effect bagi kekuasaan negara.

Tapi pemisahan ini mengakibatkan hubungan struktural negara, masyarakat sipil, dan pasar menjadi rapuh. Misalnya identitas politik negara hilang ketika masuk dalam logika pasar. Negara dihadapkan pada pilihan sebagai penjual atau pembeli. Pasar lepas sama sekali dari pengawasan (surveillance) kekuasaan politik. Krisis finansial tahun 2008 menjungkirbalikan konsep negara sejahtera (welfare-state) (Keane, 1998). Ekonomi pasar dengan swa-regulasinya memiliki fondasi yang rapuh dan berpotensi menghancurkan eksistensi negara. Akselerasi pasar global menggerus fundamental ekonomi karena ketidakseimbangan makro (sektor keuangan) dan mikro (sektor riil). Negara-negara yang terlibat aktif dalam sistem keuangan global dan memberlakukan structural adjusment dengan sendirinya mengalami krisis keuangan. Atas dasar itu, pendulum berayun kembali pada posisi negara sebagai regulator ekonomi. Negara harus merekayasa pasar yang berorientasi kesejahteraan komunal dengan menghilangkan anomalinya.   Dalam pendulum negara dan pasar, publik adalah pihak yang dirugikan sehingga negara tidak dapat memperlakukan publik sebagai objek kekuasaan atau pasar mengasumsikannya hanya sebagai captive market

Di samping itu, terdapat kesinambungan antara legitimasi kekuasaan politik dan pangsa pasar dengan eksistensi masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan stakeholder negara dalam pembangunan. Masyarakat sipil pun menjalankan fungsi pelayanan publik melalui kerja sosial dalam berbagai bidang selain sebagai mitra penyeimbang kebijakan negara dan pasar.  Pencapaian nilai kemajuan publik melalui partisipasi masyarakat sipil, misalnya dalam penegakan HAM, konservasi lingkungan hidup, dan gender. Di banyak negara berkembang, fungsi pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan publik banyak dilakukan oleh masyarakat sipil yang tidak dapat dikategorikan dalam skema negara dan pasar. Misalnya konservasi lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan. NGOs dan organisasi publik nirlaba mengambil peran dalam peningkatan kualitas hidup umat manusia berkolaborasi dengan pasar melalui pengelolaan dana filantropi. 

Rekonseptualisasi relasi negara, masyarakat sipil, dan pasar dapat dideteksi pada konsep “pembangunan berkelanjutan” (sustainability development). Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan faktor politik, sosial, dan ekonomi. Pasar bukan hanya menjalankan mekanisme penawaran-permintaan tapi juga tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Negara menjalankan tata kelola pemerintah dengan prinsip good governance sebagai pelayan dan penyelenggara kebutuhan publik. Tantangan rekonseptualisasi relasi ini berhadapan dengan situasi global yang semakin kompleks: interkoneksi manusia, perubahan iklim dan pemanasan global, konflik politik, endemi penyakit, dan alih teknologi. Lanskap perubahan global mengharuskan shift paradigm negara, masyarakat sipil, dan pasar mengartikulasi “agenda universal” di mana pembangunan adalah nilai yang dibagi dan dipelajari untuk semua orang di mana pun berada (Leach, 2016).

 

Pendulum Demokrasi

Karl Polanyi dalam The Great Transformation (2001) menyebutkan hubungan antara publik dan pasar sebagai “gerakan ganda” (double movement). Mekanisme pasar berkembang pesat di satu sisi tapi di sisi lain diiringi oleh gerakan kontra yang mengoreksi perkembangannya. Gerakan ganda ini terjadi karena (a) ekonomi pasar laissez-faire ingin membuat “masyarakat pasar” (market society) dengan swa-regulasi (self-regulation) tapi (b) masyarakat berusaha mengikat aktivitas ekonomi sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat seperti kenaikan upah/tunjangan, regulasi yang memproteksi buruh, atau tarif (harga murah). Bagi Polanyi, ekonomi selalu terikat dengan realitas sosial. Tarik menarik antara pasar dan realitas sosial ini disebutkan oleh komentator Polanyi sebagai “ayunan bandul” (pendulum swing). Secara sederhana, swa-regulasi ekonomi pasar berupaya meminimalisir peran negara dan memperkuat posisi masyarakat sipil.

Pada pendulum demokrasi di ranah pasar, pasar adalah faktor krusial dalam proses demokratisasi. Pasar merupakan ruang publik dengan interaksi yang dinamis. Pertanyaannya, mungkinkah pasar mengalami demokratisasi? Menilik pada status ontologi pasar, ruang kedaulatan terletak pada interaksi bebas antara penjual dan pembeli mulai dari skala mikro (individu) sampai makro (korporat, negara). Dari perspektif hukum pasar, semakin banyak permintaan semakin variatif penawaran. Tapi pada pasar global, diversifikasi penawaran tidak berbanding lurus dengan jumlah permintaan. Penawaran menyusun strategi supaya permintaan ada. Publik diarahkan bahkan dipaksa membeli barang walaupun tidak masuk skala prioritasnya. Dari sudut pandang ini tidak ada toleransi dalam seeking profit apalagi demokratisasi. Swa-regulasi pasar mengeliminir peran negara. Pada level internasional, lembaga ekonomi internasional dapat menekan negara menyetujui swa-regulasi itu dalam pengelolaan sumber daya. 

Pendulum demokrasi pada ranah pasar sangat kompleks. Demokrasi memprasyaratkan kuantitas dan kualitas secara bersamaan. Akumulasi kekayaan tidak berada pada segelintir individu walaupun keadilannya bersifat distributif. Pencapaian tingkat kesejahteraan adalah great happiness for a great numbers. Dengan kata lain, individualisme ekonomi pasar bertentangan dengan tesis majority rule demokrasi. Negara demokratis ataupun totaliter membutuhkan pasar dengan perspektif yang berbeda karena legitimasi politik bergantung dari pemanfaatan sumber daya ekonomi, terutama pendapatan negara yang dialokasikan untuk kesejahteraan publik. Di samping itu, negara berwenang mengatur laju pertumbuhan ekonomi melalui strategi moneter dan kebijakan fiskal, penentuan harga kebutuhan tertentu (administered price), atau kebijakan ekspor-impor.

Pada pendulum demokrasi dalam negara, kebijakan demokrasi lebih dapat dinikmati oleh publik dibandingkan politik demokrasi. Kebijakan demokrasi merupakan transformasi struktural yang menekankan partisipasi publik. Sedangkan politik demokrasi (terutama dalam demokrasi representatif) lebih cenderung mengebiri kebebasan politik melalui kanalisasi partai dan aparatus negara. Desentralisasi kekuasaan merupakan kebijakan demokrasi di mana publik dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebuah negara disebut demokratis jika (a) ada keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun perwakilan (b) supremasi hukum yang mengatur dan membatasi kewenangan dan tugas penyelenggara negara dan warga negaranya, dan (c) pergantian kekuasaan politik secara reguler. 

Walaupun terlihat sederhana, pendulum demokrasi dalam negara sangat melelahkan. Upaya menyempurnakan aras demokrasi pada nalar publik bukan persoalan gampang. Negara seringkali tidak mampu mengikuti perubahan sosial dalam interaksi publik atau memahami kekuatan komunal dalam masyarakat. Yang bisa dilakukan barangkali mendudukkan konsep demokrasi sebagai “ruang kosong” (empty space) kekuasaan, sebagaimana disebutkan filsuf Slovenia Slavoj Zizek. “Ruang kosong” kekuasaan bermakna tidak ada pihak yang berhak mengklaim sebagai pemilik tunggal kekuasaan politik itu. Pergantian aktor kekuasaan melalui pemilu adalah upaya menyegarkan kembali temporalitas kekuasaan itu. Semua pihak memliki kesempatan yang sama melakukan political imaginary untuk mengisinya termasuk pasar dan masyarakat sipil.

 

Daftar Pustaka

Arato, Andrew and Jean Cohen. Civil Society and Political Theory. Camridge, Massachussets: The MIT Press, 1994

Gellner, Ernest. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. Allen Lane: Pinguin Press, 1994 

Keane, John. Civil Society: Old Images New Visions. Cambridge: Polity Press, 1998

Hein Jessen, Mathias “The Separation Between State, Market and Civil Society in Capitalism: A Cultural Political Economy Approach to Civil Society in Neoliberal Capitalism” 2017.

Leach, Melissa “States, Markets, Society – New Relationship for a New Development Era” dalam IDS Bulletin vol. 47 No. 2A Nov 2016

Polanyi, Karl. The Great Tranformation. 2nd edition. Boston: Beacon Press, 2001

 
Bahan Sosialisasi
Tautan
Terbaru dari Twitter
Hari ini : 33
Bulan ini : 1180
Tahun ini : 16778
Anda pengunjung ya ke - : 30144
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
Hubungi Kami
Melaui Whatsapp